Pimpinan DPR Benarkan Ada Sekitar 46 Kementerian di Pemerintahan Prabowo

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan jumlah kementerian di era Presiden Prabowo Subianto sekitar 46. Jumlah itu terlihat dari jumlah mitra DPR RI periode 2024-2029.

"Jadi, begini, saya nanti baru mau hitung finalisasi jumlahnya berapa. Tetapi, jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Ketua harian DPP Gerindra ini mengatakan banyak kementerian di era Presiden Joko Widodo dipecah sehingga jumlahnya menjadi bertambah di era Prabowo. 

Pemecahan kementerian ini bertujuan mengoptimalkan fungsi kementerian dan fokus pada janji kampanye Prabowo.

"Saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat. Sekaligus berfokus pada kampanye Pak Prabowo, yaitu asa cita dan 17 program aksi yang kemudian diimplementasikan kepada kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata Dasco.

Jumlah 46 kementerian di pemerintahan Prabowo itu terungkap dari daftar komisi di DPR dan mitranya.

Dasco mengungkap penyusunan komisi itu memang dikomunikasikan dengan pemerintahan baru.

"Sementara itu, komisi yang ada itu akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra. Sehingga hari ini kami masih koordinasi untuk finalisasi dengan calon pemerintahan yang baru," katanya.

Berikut Bocoran Susunan Kementerian Era Prabowo:

Kementerian

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Kementerian Dalam Negeri

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

7. Kementerian Pertanian

8. Kementerian Kehutanan

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Kementerian Perumahan Rakyat

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

14. Kementerian Transmigrasi

15. Kementerian Perdagangan

16. Kementerian BUMN

17. Kementerian Koperasi

18. Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf

21. Kementerian UMKM

22. Kementerian Agama

23. Kementerian Sosial

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25. Kementerian Kesehatan

26. Kementerian Ketenagakerjaan

27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga

28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI

29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi

30. Kementerian Pendidikan Tinggi

31. Kementerian Kebudayaan

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

33. Kementerian Keuangan

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

36. Kementerian Lingkungan Hidup

37. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

38. Kementerian Hukum

39. Kementerian HAM

40. Kementerian Sekretariat Negara

41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

 

Kementerian Koordinator

 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)

5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan