Pemerintah Minta Penetapan UMP Dikaji Cermat: Jangan Terjebak Kebijakan Populis

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan UMP 2025.

Hal ini disampaikan BG dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11/2024).

"Agenda kita yang paling dekat dan membutuhkan perhatian kita semua adalah penetapan UMP Provinsi dan UMP Kabupaten/Kota," kata BG dalam paparannya.

BG mengatakan, kepala daerah harus cermat dalam menentukan UMP. Sebab, upah yang terlalu tinggi akan mengganggu perekonomian negara.

"Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis," ujar BG.

"UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan," lanjutnya.