BPH Migas dan Pemprov Papua Pegunungan Siap Awasi Penyaluran BBM

BeritaNasional.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Penandatanganan dilakukan Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Penjabat (Pj) Gubernur Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Lukas Kossay di Kantor BPH Migas, Jakarta.

Erika mengatakan, dalam rangka pengendalian konsumen pengguna agar tepat sasaran, maka diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perlu dilakukan sinergisitas dan koordinasi yang baik antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Untuk itu, BPH Migas memerlukan dukungan dan kerja sama dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna di Provinsi Papua Pegunungan," jelas Erika.

Kepala BPH Migas mengatakan, dengan adanya PKS, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan surat rekomendasi berbasis aplikasi XStar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, juga dukungan dalam melakukan pengawasan atas penyaluran JBT dan JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.

"Juga, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya. Kami harap perjanjian kerja sama ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama," sebut Erika.

Sementara, Lukas menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas atas penandatanganan PKS dengan Provinsi Papua Pegunungan yang terdiri atas delapan kabupaten itu.

Ia berharap PKS dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

"Kami sangat berterima kasih kepada BPH Migas, untuk berkolaborasi dengan kami dalam memberikan subsidi BBM," ucapnya.

Penandatanganan antara BPH Migas dan Pemprov Papua Pegunungan tersebut merupakan PKS ke-16.