Tim RIDO Temukan Banyak Warga DKI Tidak Menerima Formulir C6

BeritaNasional.com -  Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan, banyak masyarakat DKI Jakarta yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Jakarta 2024. Belakangan hal ini diketahui karena banyak masyarakat tidak mendapatkan undangan pencoblosan atau lembar formulir C6. 

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco mengatakan, hal tersebut membuat tingkat partisipasi masyarakat di Pilgub Jakarta 2024 ini rendah.

"Banyak warga yang tidak menerima (Form C6) dan yang menerima yang seharusnya 2, 3, 4 hari sebelumnya Pilkada. Hari ini mereka rata-rata terimanya adalah 1 atau 2 minus H atau sebelum Pilkada," kata Baco di DPD Golkar DKI, Senin (2/12/2024).

Undangan mencoblos atau formulir C6 selalu dibagikan oleh ketua RT atau ketua RW. Sebab kedua penjabat ini dianggap paham dan mengenal warganya masing-masing. 

Tetapi di Pilgub 2024 ini Baco menemukan perbedaan, yakni formulir C6 dibagikan oleh KPPS bukan oleh ketua RT atau RW. 

"KPPS kepengetahuannya terhadap warga sangat lemah dibandingkan dengan RT dan RW, ditambah lagi TPS yang biasanya isinya 300 orang sekarang isinya 600 orang sehingga KPPS yang tidak terlalu paham mengenai orang-orang yang nyoblos di TPS tersebut," terangnya. 

"Ditambah lagi kuotanya yang dari 300 menjadi 600, membuat KPPS kewalahan, membuat KPPS kewalahan menyebarkan atau menyampaikan atau mengantarkan formulir C6 tersebut," sambungnya.

Dengan temuan ini Baco menilai  penyelenggara Pilkada 2024 tidak profesional dalam mengadakan pesta demokrasi.

"Karena tidak becusnya tidak profesionalitasnya para penyelenggara Pilkada ini, ada hak rakyat yang dihilangkan. Hak apa itu? hak untuk bisa memilih calon gubernurnya. Hak ini dihilangkan oleh para penyelenggara karena ketidakbecusannya terkait penyebaran formulir C6," tegas dia.

Lebih lanjut, Baco menuturkan sudah meminta klarifikasi hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur namun antara KPU dan KPPS saling lembar tanggung jawab. 

"Hal ini sudah diakui langsung oleh Ketua KPU Jakarta Timur bahkan sudah saling menyalahkan antara vendor dan KPPS, ada yang menyalahkan vendor yang menyiapkan formulirnya, ada yang menyalahkan KPPS-nya yang tidak becus dan tidak maksimal karena kualitasnya rendah," pungkasnya.