Biaya Haji 2025, Pemerintah: Biaya Haji Harus Rasional Tanpa Kurangi Kualitas

BeritaNasional.com -  Wakil Menteri Agama RI Romo R Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan ongkos haji 2025 dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan," kata Romo Syafi'i dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024) saat ini belum ada keputusan soal biaya haji. Dalam rapat dengan DPR, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama segera mengusulkan biaya haji untuk kemudian dibahas bersama-sama.

Setelah pembahasan itu barulah akan diputuskan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Di sisi lain, Wamenag menyampaikan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jamaah calon haji. Salah satu upayanya adalah membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut Romo, rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jamaah asal Indonesia.

"Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia," kata Romo.

Romo juga menggarisbawahi soal tantangan besar dalam pengelolaan dana haji adalah keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun seperti yang diperkirakan pada tahun 2027 mendatang.