Pemprov DKI: Banjir Rob Terjadi karena Tanggul Pantai NCICD Belum Selesai

BeritaNasional.com -  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengatakan bahwa banjir rob selalu terjadi karena tanggul pantai North Coast Integrated Coastal Development (NCICD) belum selesai terbangun.

Teguh menjelaskan bahwa tanggul pantai yang akan dibangun memiliki panjang 39 km. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk membangun sepanjang 18 km, sementara Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab untuk 21 km.

"Kenapa banjir rob selalu terjadi? Sebenarnya, kita sedang mengatasi masalah rob ini dengan membangun tanggul pantai," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/12/2024).

"Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih sepanjang 39 km. Yang sudah terbangun, melalui Kementerian PU, sudah 14,7 km, dan Pemprov DKI ada 8,2 km," sambungnya.

Oleh karena itu, masih ada 16,1 km tanggul yang belum terbangun. Di titik-titik inilah, menurut Teguh, banjir rob selalu terjadi.

"Di beberapa titik, yang tanggul pantainya belum terbangun, jika terjadi pasang, maka rob bisa terjadi. Nanti kita lihat berbagai hal," ujar Teguh.

Beberapa wilayah yang belum terbangun tanggul NCICD ini antara lain adalah Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Blencong.

"Nah, selain Muara Angke, di sekitar Pantai Mutiara juga ada tanggul yang belum terbangun. Begitu juga di sekitar Sunda Kelapa dan Ancol Barat. Makanya, kemarin sekitar Ancol juga kena, RE Martadinata juga kena. Kemudian ada juga yang di Kali Ancol," jelas Teguh.

"Pastinya kami ingin segera menyelesaikan pembangunan ini. Yang sedang dibangun 2024 ini, InsyaAllah selesai pada pertengahan 2025, sepanjang kurang lebih 4 km, di Muara Angke sebagian wilayahnya, mudah-mudahan selesai," sambungnya.

Sambil menunggu tanggul pantai ini terbangun, Teguh memastikan jajarannya tidak berdiam diri. Dia meminta setiap SKPD terkait untuk siaga dalam menangani banjir rob.

"Setiap kali banjir rob terjadi, misalnya saat bulan purnama atau pasang, WA grup di lingkup provinsi pasti ramai membahas itu. Kami menghubungi Pak Wali Kota Jakarta Utara, SDA, BPBD, serta semua pihak, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, apakah itu bantuan sosial, administrasi, kesehatan, atau Dukcapil yang ikut membantu," tegas Teguh.

"BPBD mengarahkan semuanya untuk evakuasi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan semuanya, termasuk Gulkarmat. Ini yang bisa kita lakukan sambil kita mempercepat upaya-upaya pembangunan tanggul pantai yang belum terbangun," pungkasnya.