Sara Heran PDIP Tolak PPN 12 Persen, Padahal Jadi Ketua Panja UU HPP

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Partai Gerindra Rahayu Saraswati heran dengan PDIP yang menolak rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Padahal, menurutnya, PDIP terlibat panja pembuatan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengaku mendapat kejutan tersebut saat kader PDIP berbicara soal PPN tersebut dalam rapat paripurna.

"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen,” ujar Sara dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Sara mengaku banyak orang yang memerhatikan PDIP saat menyuarakan hal itu lantaran partai moncong putih tersebut menjadi salah satu partai dalam pembuatan UU HPP.

“Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa. Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya,” tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa PDIP menjadi ketua panitia kerja UU HPP. Menurut Sara, seharusnya PDIP menolak hal tersebut sejak awal jika memang tak ingin ada PPN 12 persen.

“Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" kata dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Banggar Wihadi Wiyanto menegaskan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan HH HPP Tahun 2021.

Menurutnya, payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 yang diinisiasi oleh partai penguasa PDIP.

"Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan UU HPP 2021 dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Wihadi.

Dia menilai sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

Terlebih, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas dipimpin langsung oleh fraksi partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto)," ucapnya.