Tim Transisi Usul Syarat Penerima KJP Ditambah, Pramono: Saya Baru Dengar

BeritaNasional.com - Gubernur Terpilih DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal wacana penambahan syarat penerima bantuan sosial pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yakni nilai rapor minimal 70.

Wacana penambahan syarat ini merupakan usulan Tim Transisi Pramono-Rano kepada dinas pendidikan.

Pramono mengaku bahwa dirinya justru baru mengetahui adanya usulan tersebut.

"Pertama, saya baru dengar pertama kali," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (4/2/2025).

Pramono menegaskan dirinya tak ingin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan KJP. Karena itu, hal yang sebetulnya ingin dilakukan adalah membuat warga mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

"Selama ini, kami terus terang tidak mempersulit yang ada. KJP yang kemarin katakanlah kondisi saya tidak tahu. Saya semangatnya KJP ini seperti era sebelumnya. Ini diminta oleh masyarakat ketika saya keliling ke tempat-tempat," tegas Pramono.

Karena itu, Pramono menegaskan dirinya tak mengetahui adanya wacana penambahan syarat tersebut.

"Sehingga mengenai syarat nilai 70 saya tidak mengetahui," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah syarat bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial KJP Plus. 

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko mengatakan penambahan syarat ini merupakan hasil diskusinya bersama Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno.

Sarjoko mengungkapkan syarat yang ingin ditambahkan adalah memiliki nilai rapor atau capaian hasil belajar rata-rata minimal 70. 

"Salah satu kriteria yang khusus sebagai penerima KJP Plus yang diatur terbaru adalah berkaitan dengan indeks prestasi siswa atau rata-rata rapor. Rata-rata rapor ini sekurang-kurangnya paling rendah 70 dalam dua semester berturut-turut," kata Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta pada dikutip Selasa (4/2/2025).

Sarjoko menuturkan pihaknya melakukan pembahasan tersebut bersama Tim Transisi Pramono-Rano. Sebab, di masa pemerintahan kepala daerah yang baru ini, KJP 2025 tahap I dicairkan.

"Secara beriring hampir satu bulan terakhir ini kami, disdik dan teman-teman dari SKPD lain secara maraton rapat dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih, berkaitan dengan rencana implementasi terhadap kebijakan prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih," ujar Sarjoko.