Baleg DPR: Kampus Penerima Manfaat Pengelolaan Tambang Bisa Diaudit BPK

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengungkap, perguruan tinggi penerima manfaat pengelolaan tambang bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

"Nanti kan para penerima manfaat ini akan menjadi objek yang bisa diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Prinsipnya seperti itu. Nah detailnya itu nanti di peraturan pemerintah," kata Martin kepada wartawan, dikutip Rabu (19/2/2025).

DPR menilai positif memberi pengelolaan tambang kepada kampus. Karena akan mengurangi pembebanan biaya uang kuliah kepada mahasiswa.

"Semangatnya untuk juga meningkatkan riset, untuk meminimalisir uang kuliah tahunan, supaya jangan naik kan seperti itu. Nah itu nanti harus didetailkan," kata Martin.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, tidak semua perguruan tinggi menerima manfaat hasil tambang yang dikelola oleh badan usaha baik negara, daerah, maupun swasta yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Adapun wacana perguruan tinggi mendapatkan manfaat dari hasil tambang termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Bahlil mengatakan, keuntungan pertambangan hanya diberikan bagi perguruan tinggi yang mau saja.

"Terkait dengan urusan ini kita akan mempertebal bagi kampus yang mau," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Di sisi lain, pemerintah juga memberi kebebasan bagi perguruan tinggi yang ingin menolak menerima hasil keuntungan pertambangan. 

Sebab, dia memahami bila ada kampus yang ingin berpegang teguh dalam independensinya.

"Tapi bagi saudara-saudara kampus yang sudah mapan yang harus jaga independensi saya setuju, saya sebagai mantan aktivis bersama-sama Pak Menteri Hukum itu berpendapat bahwa kampus kita jaga independensinya," ujar Bahlil.

"Tapi negara juga dan kalau ada perusahaan yang mempunyai hati baik, untuk bisa membuat amal zariah, masa apa sih kita harus larang gitu," sambungnya.