Mendes Yandri Adukan Kades yang Selewengkan Dana Desa Buat Judol ke Bareskrim Polri

BeritaNasional.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto turun langsung menyerahkan hasil temuan dugaan penyelewengan dana desa diduga dilakukan oknum kepala desa ke Bareskrim Polri.

Kedatangan Yandri langsung diterima Kabareskrim Polri Irjen Pol Wahyu Widada beserta Kortastipidkor Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo di Mabes Polri, Rabu (19/2/2025).

“Maksud dan tujuan kami datang kami menyampaikan data dari PPATK bahwa tahun lalu 2024 semester 1 Januari-Juni ada oknum kepala desa yang menggunakan dana desa untuk penggunaan lainnya. Artinya tidak sesuai,” kata Yandri saat ditemui awak media.

Bahkan, Yandri secara blak-blakan mengungkap kalau dana desa yang seyogyanya diperuntukkan untuk pembangunan desa. Malah, dipakai oknum kades di luar tujuannya, salah satunya judi online.

“Dengan pemanfaatan sesuai dengan per-UUD atau peraturan menteri desa, diantaranya untuk judol dan lain-lain. Jadi datanya sudah sangat lengkap dari PPATK, Kemendes juga sudah mou dengan PPATK, sudah MOU dengan Mabes dan Kejagung,” ungkap dia.

Atas laporan ini, Yandri mengingatkan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada penyelewengan dana desa. Karena, seluruh dana desa ini ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Kami memastikan bahwa ke depan mulai dari tahun 2025 ini dana desa itu tidak boleh dibancak. Itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, untuk menyukseskan Astacita ke 6 Prabowo untuk membangun desa,” kata dia.

Yandri mengatakan, untuk pengungkapan kasus dugaan penyelewengan dana desa ini akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Dengan data yang telah diserahkan, guna memberikan efek jera kepada para oknum kepala desa.

“Karena sekarang tidak ada lagi ruang tidak ada lagi kesempatan untuk kepala desa untuk membancak dana desa itu. Karena pasti ketahuan. Kami kemendes sudah mou dengan PPATK, Mabes, Kejagung,” ucapnya.

“Jadi sekali lagi kami mohon yg tahun lalu itu sebagai pelajaran dan kami mohon supaya ditindak dengan akurat dan terukur. Tahun 2025 atas arahan presiden tidak boleh dibancak,” tambah dia.

Temuan PPATK

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan temuan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan beberapa pihak, tidak untuk peruntukannya.

“Kami menemukan banyak sekali penyimpangan dana desa,” kata Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

Dari rentetan temuan yang didapat PPATK, ungkap Natsir, salah satunya seperti penyelewengan dana desa salah satu Kabupaten di Sumatera Utama yang di transfer ke 303 RKD periode Januari - Juni 2024 dari Pemerintah Pusat 

“Mendapat alokasi sebesar lebih dari Rp 115 Miliar, terdapat sebanyak lebih dari Rp 50 miliar ditransfer ke rekening Kepala Desa atau pihak lain sebesar lebih dari Rp 40 miliar yang diduga untuk diselewengkan,” kata Natsir.

Lebih rinci, Natsir menyebut kalau dari satu kabupaten tersebut ditemukan adanya transaksi mencurigakan dari enam kepala desa (kades) yang diduga dipakai untuk bermain judi online (judol).

“Dari 1 Kabupaten tersebut saja, kami menemukan paling tidak ada 6 kepala desa. Yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk disetorkan guna bermain judi online antara Rp 50 juta hingga Rp 260 juta,” ujarnya.

“Kepala Desa ada yang berkedudukan sebagai Ketua Asosiasi APDES Kabupaten,” tambahnya.

Berdasarkan temuan itu, Natsir mengatakan PPATK telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri untuk tindaklanjutnya.

“Iya kita sudah berkoordinasinya dengan penyidik,” ujarnya.