Kemenag Susun Regulasi Baru, Zakat Usaha Produktif Akan Diatur Terpisah

BeritaNasional.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah merancang Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mengatur secara terpisah tata cara perhitungan zakat mal dan fitrah dari pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Langkah ini bertujuan agar setiap aspek memiliki regulasi yang lebih jelas dan terarah dalam implementasinya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa rancangan PMA ini akan mengatur pemanfaatan zakat dalam mendukung usaha ekonomi fakir miskin guna meningkatkan kesejahteraan umat. Regulasi tersebut mencakup mekanisme pendistribusian, persyaratan penerima, sistem pelaporan, serta peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaannya.

"Kami yakin, pendayagunaan zakat yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Waryono dikutip dari laman Kemenag, Minggu (23/2/2025).

Penyusunan regulasi ini merupakan bagian dari strategi Kemenag dalam mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah.

Rancangan PMA tersebut merujuk pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur fleksibilitas dalam alokasi zakat untuk program produktif. Namun, pemanfaatannya harus memenuhi empat syarat utama, yaitu memastikan kebutuhan dasar mustahik seperti pangan, sandang, dan papan telah terpenuhi, sesuai dengan prinsip syariat Islam, memberikan nilai tambah ekonomi bagi fakir miskin, serta mustahik berdomisili di wilayah kerja BAZNAS atau LAZ.

Pendayagunaan zakat nantinya dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok fakir miskin yang mendapat pendampingan dari amil zakat setempat. Program ini akan difokuskan pada tiga bidang utama: akses permodalan kewirausahaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan komunitas berbasis potensi ekonomi lokal.

BAZNAS dan LAZ akan melaksanakan program ini melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tahap perencanaan mencakup analisis sosial, penyusunan matriks program, serta perancangan kegiatan. Tahap pelaksanaan meliputi verifikasi usulan program dan pemberian pendampingan, sementara tahap pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program.

"Laporan pendayagunaan zakat wajib disampaikan secara berjenjang setiap enam bulan dan akhir tahun, mencakup identitas mustahik, jenis usaha, jumlah dana, serta perkembangan usaha," tambah Waryono.

Ia menegaskan bahwa regulasi ini dirancang agar pendayagunaan zakat selaras dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi umat.

"Kami ingin zakat menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas, terutama di daerah dengan potensi lokal yang belum tergarap optimal," pungkasnya.