Korupsi Minyak Oplos Pertamina yang Seret Pejabat Pertamina, Berawal dari Ramai Kualitas BBM Jelek

BeritaNasional.com -  

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023, terus menjadi perbincangan publik.

Para pelaku yang kini sudah menjadi tersangka tidak hanya melakukan mark up anggaran, tetapi menipu rakyat secara terencana dengan mengoplos BBM Pertalite yang kemudian dijual dengan harga Pertamax (lebih mahal).

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan awal mula kasus ini diusut oleh jajaran Korps Adhyaksa, karena ramai aduan masyarakat yang mengeluhkan kualitas BBM buru atau tidak sesuai.

“Isu-isu yang ada di masyarakat. Termasuk kenaikan-kenaikan harga BBM, sama seperti kasus-kasus lain. Nah, itu dikaji tuh. Yang informasi terkait soal di masyarakat ada, apa namanya itu? Kualitas jelek, misalnya. Nah, itu kita kumpulin. Nah, kenapa sih? Kenapa harus jelek? Di mana ini? Nah, itu yang kita trace,” jelasnya, Rabu (26/2/2025).

Dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tersebut, Kejaksaan Agung melalui sprindik Nomor: PRIN-59/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 pun melakukan pendalaman.

Dari hasil pendalaman yang dilakukan, kemudian dikembangkan sampai akhirnya ditemukan dugaan korupsi  yang sedang ditangani sekarang. 

"Nah, sementara penyelidikannya kan sudah di 2024. Tapi peristiwa-peristiwa itu dijadikan merangkai, menguatkan argumentasi kita untuk masuk," tukasnya.

Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS, Senin (24/2/2025).

Tujuh tersangka di antaranya Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Mereka terlibat dalam pengimporan minyak Ron 90 atau sejenis pertalite. Namun, diolah sedemikian rupa menjadi Ron 92 atau pertamax yang kemudian diedarkan kepada masyarakat pada periode 2018-2023.

Semua minyak itu dipesan oleh RS dengan mengimpor minyak mentah melalui PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan melibatkan DMUT/Broker yang salah satunya adalah perusahaan Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).

Padahal saat itu Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Sehingga para tersangka telah dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Atas dugaan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun.