Pensiunan Jenderal TNI Tuding Demonstrasi Tolak Dwifungsi TNI Pesanan

BeritaNasional.com -  Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason menuding bahwa penolakan terhadap dwifungsi TNI dalam tuntutan demonstrasi Indonesia Gelap merupakan pesanan.

Rodon menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat dengar pendapat umum sebagai pakar pertahanan dari Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, terkait revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bersama Komisi I DPR.

Rodon percaya bahwa tidak mungkin mahasiswa yang melakukan demonstrasi itu menolak dwifungsi TNI. Ia meyakini bahwa tuntutan tersebut adalah pesanan.

"Ada juga demonstrasi tentang Indonesia Gelap. Ini kan kontradiktif, ada beberapa poin yang mereka sampaikan, tapi yang jadi perhatian saya adalah mereka menolak dwifungsi. Saya pikir ini bukan bicara dwifungsi, ini pesanan, bukan murni dari mahasiswanya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Rodon yakin mahasiswa tidak berpikir untuk menolak dwifungsi TNI karena Presiden Prabowo Subianto adalah mantan jenderal militer.

"Kenapa mereka berpikir tentang itu kalau sekarang pemerintahan yang ada, presidennya mantan militer, seorang jenderal?" ujarnya.

Dalam pandangannya, Rodon mengusulkan agar prajurit TNI aktif bisa mengisi jabatan sipil. Pembatasan prajurit TNI hanya bisa mengisi 10 kategori jabatan sipil menimbulkan polemik di kalangan TNI.

"Kenapa disebutkan hanya 10 lembaga ini? Kenapa tidak kita biarkan terbuka seperti undang-undang yang ada di polisi, sehingga tidak menimbulkan debat?" ujar Rodon.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk TNI, berhak ditempatkan di mana pun sepanjang demi kepentingan negara.

Rodon berdalih bahwa kebutuhan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan sipil sejalan dengan rencana percepatan pemerintah dalam memberdayakan TNI dan Polri. Karena itu, Rodon mengusulkan agar dalam revisi UU TNI dipertimbangkan agar prajurit TNI dapat mengisi jabatan sipil.

"Penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga saat ini, karena berdasarkan undang-undang, perlu dibahas," ujarnya.

Apalagi TNI memiliki jaringan hingga ke tingkat bawah. Contohnya, seperti saat masa pandemi Covid-19, kata Rodon, yang tidak mungkin bisa ditanggulangi tanpa bantuan TNI dan Polri.

Rodon juga mengutip pernyataan Panglima TNI bahwa penetapan prajurit aktif di kementerian dan lembaga bukanlah dwifungsi, tetapi multifungsi.

"Kita juga dengar bahwa terakhir Panglima mengatakan bahwa penempatan prajurit di kementerian dan lembaga itu bukan merupakan dwifungsi, tetapi multifungsi," ujarnya.