Mendagri Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada Tidak Sampai Rp 1 Triliun

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap total anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 tidak sampai Rp 1 triliun, tetapi hanya Rp 700 miliar.

Hal ini bisa dicapai lantaran saat penyusunan anggaran selalu mengutamakan efisiensi sehingga anggaran bisa ditekan sedemikian rupa.

Perinciannya, kebutuhan anggaran KPUD mencapai Rp 429.725.922.805 atau 59,75 persen, Bawaslu Rp 158.919.295.848 atau 22,10 persen, TNI Rp 38.531.459.000 atau 5,36 persen, Polri Rp 91.993.554.893 atau 12,79 persen. Jadi, total anggaran PSU Pilkada 2024 mencapai Rp 719.170.232.546.

"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp 1 triliun karena ada upaya melakukan efisiensi tersebut," ujar Tito saat rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Tito mengatakan sudah meminta kepada KPU dan Bawaslu agar mengajukan anggaran seminimal mungkin agar tidak memberatkan APBD daerah yang menggelar PSU.

"Kami memohon kepada KPU Bawaslu agar betul betul mengajukan efisien, jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," kata Tito.

Seluruh anggaran itu, hampir semuanya disanggupi oleh APBD pemerintah daerah masing-masing. Sebagian besar biaya PSU rata-rata tidak terlalu besar, ada yang hanya Rp400 juta.

"Yang besar hanya Banggai 3,8 miliar kebutuhan KPU, Bawaslu juga mengajukan Rp 3 miliar ini juga kami minta diefisiensikan dipelototi betul kegunaannya," kata Tito.

Tito mengatakan hampir seluruh PSU bisa disanggupi dari anggaran daerah. 

"Nah ini untuk PSU yang 10 yang sebagian hanya beberapa daerah ini semua dapat dicukupi oleh APBD masing-masing ini kami sudah zoom meeting berapa kali, kita turunkan tim juga itulah kira-kira hasilnya bahwa APBD menyanggupi," jelas Tito.

"Kemudian, untuk 14 pemda untuk PSU seluruhnya yang seluruhnya ini ada hampir semua juga bisa ditutup dengan APBD," sambungnya.