5.021 Personel Gabungan Bakal Amankan Aksi Unjuk Rasa di DPR Hari Ini

BeritaNasional.com - Sejumlah mahasiswa dan gabungan koalisi masyarakat sipil dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan keresahan tentang Revisi UU TNI di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro pun mengatakan demi mengawal aksi unjuk rasa agar tetap aman, pihaknya pun mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan," kata Susatyo di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Adapun, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka bakal ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

“Pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI,” ujarnya.

Pengalihan arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI bersifat situasional. Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Dihimbau kepada warga agar menghindari gedung DPR RI untuk menghindari penumpukan kendaraan,” katanya.

Selain itu, kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Tidak terkecuali kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di sekitaran Gedung DPR RI," ucap Susatyo.

“Anggota yang terlibat pengamanan tidak menggunakan senjata api, melayani dengan humanis tidak terprovokasi,” tambahnya.

Sekedar informasi beberapa mahasiswa dan elemen masyarakat dikabarkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI. Menyusul agenda rapat paripurna yang dijadwalkan bakal mengesahkan revisi UU TNI yang menuai kritik dari masyarakat.