Berita Kementerian Atr/Bpn - Berita Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Beritanasional/Panji)

HUKUM

Rawan Sengketa dan Korupsi, KPK Dorong Sertifikasi 27.969 Bidang Tanah di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 10:41 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan sertifikasi 27.969 bidang tanah di Sulawesi Selatan (Sulsel) milik pemerintah daerah (pemda), karena rawan risiko sengketa dan korupsi....

Gubernur Jakarta Pramono Anung (kanan) bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto/Dok Pemprov Jakarta)

EKBIS

Pemprov DKI Jakarta Amankan Aset Senilai Rp102 Triliun

Jumat, 13 Februari 2026 | 21:30 WIB

BeritaNasional.com - Pemprov DKI Jakarta mencatatkan sejarah baru dalam penataan aset daerah. Sebanyak 3.922 sertifikat hak pakai tanah aset resmi diserahterimakan oleh Kementerian Agraria dan...

Viral ibu-ibu transmigran menangis minta SHM ke Presiden Prabowo. (BeritaNasional/Istimewa)

POLITIK

Viral Ibu Transmigran Menangis Minta SHM ke Prabowo, Begini Kronologinya

Rabu, 11 Februari 2026 | 18:47 WIB

BeritaNasional.com - Viral di media sosial (medsos) video beberapa ibu yang menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar hak lahan mereka dikembalikan pemerintah, terungkap bahwa...

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (BeritaNasional/Setpres)

POLITIK

Panggil Menteri ATR, Presiden Prabowo: Perkuat Kebijakan Tata Ruang untuk Lindungi Sawah Nasional

Rabu, 28 Januari 2026 | 21:56 WIB

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pengendalian alih fungsi lahan sawah nasional untuk menjaga...

Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

Kejagung dan KPK Usut Dugaan Korupsi Kemunculan HGU Perusahaan Gula di Lahan Lanud TNI AU

Rabu, 21 Januari 2026 | 20:52 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi dari kemunculan Hak Guna Usaha (HGU) di lahan Lanud Pangeran Mohammad...

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto/ATR BPN)

POLITIK

Menteri Nusron Ungkap Nilai Lahan Lanud M Bunyamin Diserobot Perusahaan Gula Capai Rp14,5 Triliun

Rabu, 21 Januari 2026 | 20:43 WIB

BeritaNasional.com - Kementerian ATR/BPN telah mencabut hak guna usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare milik Sugar Group Companies (SGC) di Tulang Bawang Lampung. Dari lahan tersebut,...

Rapat Panja Perbatasan Wilayah Komisi II DPR. (BeritaNasional/YouTube TVR Parlemen)

POLITIK

Masih Ada Ketimpangan Kesejahteraan di Perbatasan Indonesia

Rabu, 21 Januari 2026 | 20:21 WIB

BeritaNasional.com - Meskipun pemerintahan periode lalu sudah membangun dan mempercantik pos lintas batas negara (PLBN), faktanya ketimpangan masih terlihat jelas di daerah-daerah perbatasan Indonesia dengan negara...

TNI AU manfaatkan lahan strategis di Lampung setelah HGU dicabut. (BeritaNasional/Bachtiarudin Alam)

PERISTIWA

TNI AU Ambil Alih Lahan Lanud M. Bunyamin Setelah HGU Perusahaan Gula Dicabut

Rabu, 21 Januari 2026 | 19:17 WIB

BeritaNasional.com - TNI Angkatan Udara (AU) segera memanfaatkan lahan Lanud Pangeran Mohammad Bunyamin di Tulang Bawang, Lampung, setelah Kementerian ATR/BPN mencabut izin Hak Guna Usaha...

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Raker Komisi II DPR. (BeritaNasional/YouTube DPR)

POLITIK

Menteri ATR Siapkan Rp3,1 M untuk Kantor Pertanahan Terdampak Banjir Sumatera

Senin, 19 Januari 2026 | 17:22 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengalokasikan Rp3,1 miliar untuk evakuasi dan layanan sementara kantor pertanahan akibat banjir dan...

Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak. (BeritaNasional/Instagram Satgas PKH Official)

HUKUM

Satgas PKH Kantongi Rp5,27 T Denda dari 48 Perusahaan, Ada Salim Group hingga Astra Agro Lestari

Rabu, 14 Januari 2026 | 21:41 WIB

BeritaNasional.com - Dalam rangka penegakkan aturan atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengantongi pembayaran denda administratif dari 48 perusahaan...