Berita Bp2Mi - Berita Nasional

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin bersama jajaran kementerian mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

GALERI

Raker Komisi IX dengan Menteri P2MI Bahas Evaluasi Kinerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Jumat, 17 Juli 2026 | 12:30 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin (kedua kiri), Wamen P2MI/BP2MI Christina Aryani (kiri) dan Dzulfikar Ahmad Tawalla (kedua kanan), hadir mengikuti...

Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI, Rinardi (BeritaNasional/Elvis/HO P2MI)

GALERI

Pelanggaran Hak Pekerja Migran, Kementerian P2MI Cabut Izin PT Tulus Widodo Putra

Senin, 30 Maret 2026 | 20:54 WIB

BeritaNasional.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional PT Tulus Widodo Putra akibat pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja...

Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian P2MI, Rinardi, memberikan keterangan pers, memberikan sanksi penghentian sementara kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Bahtera Tullus Karya. (BeritaNasional/Elvis/HO P2MI)

GALERI

Kementerian P2MI Hentikan Sementara PT Bahtera Tullus Karya, Diduga Langgar Hak Pekerja Migran

Kamis, 26 Februari 2026 | 19:58 WIB

BeritaNasional.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memberikan sanksi penghentian sementara kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Bahtera Tullus Karya. Sanksi dijatuhkan karena...

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam acara Bedah Buku Strategi Polri Dalam Pemberantasan TPPO di Mabes Polri. (BeritaNasional/Bachtiar)

HUKUM

Setelah 12 Polda, Wakapolri Sebut Bakal Tambah Direktorat PPA-PPO di 3 Provinsi Ini

Rabu, 21 Januari 2026 | 19:16 WIB

BeritaNasional.com - Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyampaikan, Polri tengah berencana menambah jumlah Direktorat Reserse Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di...

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo (tengah) saat memberikan keterangan pers. (BeritaNasional/Bachtiarudin)

HUKUM

Kapolri Ingatkan Tugas Besar Direktorat PPA dan PPO untuk Kelompok Rentan

Rabu, 21 Januari 2026 | 15:19 WIB

BeritaNasional.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan pentingnya peran Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) di...

HUKUM

600 WNI Korban TPPO Online Scam Kamboja Menanti Dipulangkan ke Tanah Air

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:31 WIB

BeritaNasional.com - Upaya pemulangan Warga Negara İndonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja masih terus dilakukan. Salah satunya upaya yang dilakukan...

POLITIK

Pulangkan 26 WNI Korban Sindikat Online Scam Myanmar, BP2MI: Jangan Tergiur Kerja di Luar Negeri!

Kamis, 30 Oktober 2025 | 06:37 WIB

BeritaNasional.com - Pemerintah memulangkan 26 WNI yang menjadi pekerja dalam jaringan online scam atau kejahatan daring di Myanmar. Pemulangan dilakukan setelah para pekerja ilegal itu...

Presiden Prabowo Subianto (kanan) melalukan penghormatan saat acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

POLITIK

Siapa Menteri Paling Puas di Mata Publik? Ini Hasil Survei Poltracking

Minggu, 19 Oktober 2025 | 18:31 WIB

BeritaNasional.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia menemukan bahwa sebagian besar publik menilai Presiden Prabowo Subianto perlu kembali melakukan perombakan kabinet.

Tersangka dugaan suap K3 Kemnaker Immanuel Ebenezer (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

Noel Soal Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden

Selasa, 09 September 2025 | 16:45 WIB

BeritaNasional.com - Tersangka dugaan suap K3 Kemnaker yang juga mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, ikut berkomentar tentang perombakan kabinet jilid II...

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Baru Segera Lapor Harta Kekayaan

Selasa, 09 September 2025 | 10:30 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta menteri serta wakil menteri baru Presiden Prabowo Subianto segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).