Berita E Ktp - Berita Nasional

Lima buronan kasus korupsi yang menjadi fokus pengejaran KPK. (Foto/Doc. KPK)

HUKUM

KPK Apresiasi Putusan Praperadilan yang Tolak Permohonan Paulus Tannos

Selasa, 03 Maret 2026 | 19:56 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan hakim dalam sidang praperadilan yang diajukan tersangka korupsi e-KTP Paulus Tannos.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (BeritaNasional/Panji Septo)

HUKUM

Jelang Putusan Praperadilan Paulus Tannos, KPK Ingatkan Larangan Buron Ajukan Gugatan

Sabtu, 29 November 2025 | 14:01 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seorang buronan tidak bisa mengajukan gugatan praperadilan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (BeritaNasional/Panji).

HUKUM

KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan Paulus Tannos

Senin, 03 November 2025 | 09:21 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.

Petugas Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Selatan (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

EKBIS

Kebut Pemerataan Pelayanan Kependudukan, Jaksel Targetkan Cetak 1 Juta Lebih KTP Elektronik

Sabtu, 06 September 2025 | 15:30 WIB

BeritaNasional.com - Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan menargetkan tahun ini mencetak 1.753.733 KTP elektronik (e-KTP). Hal ini bertujuan pemerataan pelayanan kependudukan.

Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun. (BeritaNasional/Elvis)

EKBIS

Komisi XI: Besaran Tunjangan Perumahan DPR Rp50 Juta Hitungan Sri Mulyani

Jumat, 22 Agustus 2025 | 16:18 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan besaran tunjangan perumahan anggota dewan Rp50 juta per bulan berasal dari hitungan Menteri Keuangan Sri...

HUKUM

KPK: Kasus Setya Novanto Jadi Pengingat Beratnya Dampak Korupsi

Senin, 18 Agustus 2025 | 13:30 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bebas bersyarat eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan.

HUKUM

Hukuman Setnov Dianggap Tak Adil, KPK: Konsekuensi Bernegara

Senin, 18 Agustus 2025 | 11:30 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan proses hukum yang kerap dinilai kurang memenuhi rasa keadilan merupakan konsekuensi berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak. (BeritaNasional/Elvis).

HUKUM

Setnov Bebas Bersyarat, KPK: Selesai Sudah Tugas

Senin, 18 Agustus 2025 | 08:00 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tugas lembaga antirasuah mengadili eks Ketua DPR Setua Novanto (Setnov) selesai setelah putusan pengadilan.

Terpidana korupsi KTP elektronik Setya Novanto. (Foto/instagram S.Novanto)

HUKUM

Setnov Bebas Bersyarat, 2 Pejabat Ini Beda Pernyataan

Minggu, 17 Agustus 2025 | 14:29 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto merespon bebas bersyaratnya mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Praswad Nugraha pernah menjadi penyidik kasus KTP elektronik yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. (BeritaNasional/istimewa)

HUKUM

Hukuman Disunat MA, Eks Penyidik KPK Ingatkan Penanganan dan Upaya Intervensi Setnov

Kamis, 03 Juli 2025 | 12:45 WIB

BeritaNasional.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha mengingatkan ada upaya intervensi terhadap penanganan perkara korupsi TP elektronik yang menjerat eks Ketua DPR...