Berita Gugatan Praperadilan

Polda Metro lanjutkan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus (Beritanasional/Bachtiar)

HUKUM

Polda Metro Patuhi Putusan PN Jaksel, Lanjutkan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Selasa, 02 Juni 2026 | 16:21 WIB

BeritaNasional.com - Polda Metro Jaya siap mematuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan atas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil...

Sidang dakwaan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. (BeritaNasional/Bachtiarudin)

HUKUM

TNI Hormati Putusan Praperadilan PN Jaksel Perintahkan Polisi Lanjutkan Kasus Air Keras Andrie Yunus

Selasa, 02 Juni 2026 | 15:08 WIB

BeritaNasional.com - Markas besar (Mabes) TNI menghormati putusan praperadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan kasus penyiraman air...

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus saat ditemui awak media (Beritanasional/Ahda)

HUKUM

Hakim Minta Polda Metro Jaya Lanjutkan Laporan Kasus Air Keras Andrie Yunus

Selasa, 02 Juni 2026 | 11:50 WIB

BeritaNasional.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terkait masalah dihentikannya kasus penyelidikan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS,...

Barang bukti Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Foto/KPK)

HUKUM

Eks Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Selasa, 26 Mei 2026 | 08:21 WIB

BeritaNasional.com - Eks Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)....

Anggota Dewas KPK Benny Mamoto (BeritaNasional/istimewa)

HUKUM

Dewas KPK Dorong Terbitnya Juknis Penindakan di Masa Transisi KUHAP Baru

Kamis, 21 Mei 2026 | 10:17 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menegaskan penting dalam mempercepat penerbitan petunjuk teknis (juknis) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru demi memastikan...

Ahmad Dhani di Mapolda Metro Jaya. (BeritaNasional/Bachtiarudin Alam)

HUKUM

Kasus KDRT Sudah SP3, Konten Podcast Maia Estianty soal Ahmad Dhani Bisa Picu Masalah Baru

Kamis, 14 Mei 2026 | 19:04 WIB

BeritaNasional.com - Polemik lama dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan Maia Estianty terhadap mantan suaminya, Ahmad Dhani, kembali ramai di media sosial (medsos)...

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK Pastikan Penyidikan Jalan Terus Usai Praperadilan Hakim Depok Ditolak

Rabu, 22 April 2026 | 12:51 WIB

BeritaNasional.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan hakim Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta.

Jubir KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

Tersangka Suap PN Depok Ajukan Praperadilan, KPK Siap Hadapi

Rabu, 25 Maret 2026 | 11:17 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh tersangka kasus dugaan korupsi dugaan suap perkara yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Depok,...

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, memenuhi panggilan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (7/8/2025). (Beritanasional.com/Panji Septo)

HUKUM

KPK Percaya Diri Hakim Bakal Tolak Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas

Senin, 09 Maret 2026 | 20:08 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menolak permohonan praperadilan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas...

HUKUM

KPK Pastikan Praperadilan dan Perhitungan Kerugian Negara tak Ganggu Penahanan Yaqut

Selasa, 24 Februari 2026 | 18:12 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penghitungan kerugian negara dilakukan paralel bersama audit BPK terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.