Tegaskan Tak Bersalah, Tom Lembong Bakal Ajukan Banding
Selasa, 22 Juli 2025 | 11:16 WIB
BeritaNasional.com - Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat.
Kasus Tom Lembong, DPR Ingatkan Penegak Hukum Tak Tebang Pilih
Minggu, 20 Juli 2025 | 12:45 WIB
BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan, aparat penegak hukum memiliki tantangan agar tidak terkesan tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi.
Kejagung Pikir-pikir Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Tom Lembong
Minggu, 20 Juli 2025 | 10:30 WIB
BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memakai kesempatan untuk pikir-pikir terkait kemungkinan upaya banding atas vonis 4,5 tahun penjara mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih...
DPR Minta Tom Lembong Ajukan Banding Jika Tak Terima Vonis 4,5 Tahun
Minggu, 20 Juli 2025 | 08:00 WIB
BeritaNasional.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengomentari vonis mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula. Menurut Rudianto,...
Korupsi Impor Gula, Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun
Jumat, 18 Juli 2025 | 17:52 WIB
BeritaNasional.com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, dalam...
Hasto Minta Belum Ditangkapnya Masiku Tidak Dibebankan Padanya
Jumat, 18 Juli 2025 | 13:12 WIB
BeritaNasional.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta dengan belum ditemukannya buron kasus suap PAW Harun Masiku agar tidak dibebankan kepadanya.
Hasto Kristiyanto Siapkan Duplik 48 Halaman untuk Bantah Tuntutan Jaksa KPK
Jumat, 18 Juli 2025 | 10:42 WIB
BeritaNasional.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan menyampaikan duplik atau jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 48 halaman.
17 Poin Catatan KPK Terkait RKUHAP
Kamis, 17 Juli 2025 | 11:45 WIB
BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 17 poin yang belum sinkron dalam kerja pemberantasan korupsi dengan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP)
KPK: Pasal Penyadapan dan Pengangkatan Penyelidik RKUHAP Belum Sinkron
Selasa, 15 Juli 2025 | 11:30 WIB
BeritaNasional.com - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang mengatur penyadapan dan pengangkatan penyelidik disebut belum sinkron.
Bantah Judicial Review ke MA Jadi Skenario Suap, Kubu Hasto Bakal Beberkan Buktinya saat Duplik
Senin, 14 Juli 2025 | 17:43 WIB
BeritaNasional.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, menyampaikan keberatan atas argumentasi penuntut umum yang menyebut pengajuan judicial review ke Mahkamah...
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 21 jam yang lalu
GAYA HIDUP | 2 hari yang lalu
DUNIA | 1 hari yang lalu
OLAHRAGA | 1 hari yang lalu
EKBIS | 1 hari yang lalu
HUKUM | 2 hari yang lalu