Jampidsus Febrie Pastikan Semua Proses Penegakan Hukum di Kejagung Berjalan

BeritaNasional.com -  Di tengah proses pengungkapkan tiga kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febri Adriansyah, dipastikan semua proses penegakan hukum di gedung bundar berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). 

Pernyataan ini disampaikan Febrie menanggapi dinamika yang berkembang di masyarakat. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan 6 poin penting dalam menjaga marwah Kejagung sebagai aparat penegak hukum. 

"Kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan semua di gedung bundar yang sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tugas di lapangan dalam mengesekusi tetap berjalan dan sesuai SOP berjalan cepat," ujarnya, Jumat (10/7/2026).

Ia juga menekankan tetap menjaga kualitas gedung bundar yang bertanggung jawab atas berbagai kasus tindak pidana korupsi yang harus bisa diuji kebenarannya secara materil dan formil yang kemudian dibuka ke masyarakat di pengadilan negeri.

"Kami sedang fokus penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat orang banyak dan tetap mendukung program prioritas sebagaimana perintah dan diarahkan presiden seperti bagaimana penyelamatan sumber daya alam/pertambangan dan MBG"

Pria yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Jambi ini menegaskan Kejagung khususnya Jampidsus akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketetapan hukum acara yang berlaku.

"Kami memahami bahwa setiap dinamika penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik, oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar," ungkapnya. 

Selain fokus pada penindakan pidana termasuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), kejaksaan terus mendukung setiap program strategis pemerintah yang jadi prioritas nasional termasuk MBG, Koperasi Desa dan  program prioritas lainnya.

"Pada akhirnya kami tetap berkomimen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen dan bertanggung jawab. kami mengajak seluruh masyarakat bersama menegakan iklim penegakan hukum yang sehat serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan," tukasnya.