Berita Pleidoi - Berita Nasional

Mantan Direktur Utama BRI Ventures Investment (BVI) Nicko Widjaja. (BeritaNasional/istimewa)

HUKUM

Sebelum Perkara TaniHub, Nicko Widjaja Pernah Membawa Realized Profit Rp815 Miliar untuk BUMN

Kamis, 04 Juni 2026 | 21:06 WIB

BeritaNasional.com - Sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) mantan Direktur Utama BRI Ventures Investment (BVI) Nicko Widjaja menyoroti tidak terpenuhinya unsur niat jahat (mens rea) maupun...

Nadiem Makarim bersiap menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor,Jakarta, Rabu (13/5/2026). (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

HUKUM

Bacakan Pleidoi, Nadiem Makarim Klaim Tak Ada Unsur Korupsi dalam Pengadaan Chromebook

Selasa, 02 Juni 2026 | 11:55 WIB

BeritaNasional.com - Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat membebaskannya dari dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook...

HUKUM

PN Jakpus Siarkan Langsung Sidang Pleidoi Nadiem Makarim untuk Akomodasi Minat Publik

Selasa, 26 Mei 2026 | 06:16 WIB

BeritaNasional.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) akan menyiarkan secara langsung sidang agenda pembacaan pleidoi terdakwa, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, pada Senin (2/6/2026) mendatang.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sebagai tersangka. (BeritaNasional/Bachtiar)

HUKUM

Eks Ombudsman Yeka Hendra Fatika Jadi Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan Perkara Migor

Senin, 25 Mei 2026 | 22:16 WIB

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait obstruction of justice (OOJ)...

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel saat sidang pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026). (BeritaNasional/Bachtiar)

HUKUM

Lewat Pleidoi Kasus Korupsi K3, Noel: Saya Memang Salah dan Tak Mengelak

Senin, 25 Mei 2026 | 18:39 WIB

BeritaNasional.com - Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel memohon putusan kepada hakim agar menjatuhkan hukuman yang adil dan manusiawi, dengan tetap menghormati proses hukum dan...

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

HUKUM

Eks Penyidik KPK Nilai Ucapan Noel Bentuk Kekecewaan atas Tuntutan 5 Tahun

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:03 WIB

BeritaNasional.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menilai pernyataan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) sebagai ekspresi kekecewaan pribadi atas ancaman hukuman yang...

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel jadi tersangka. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

PERISTIWA

IM57+ Sebut Noel Tak Paham Konstruksi Hukum Kasus Korupsi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 15:16 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Lakso Anindito menilai pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) yang memprotes perbedaan tuntutan antar terdakwa mencerminkan ketidakpahaman terhadap konstruksi...

Noel minta amnesti (Beritanasional/Oke Atmadja)

HUKUM

IM57+ Nilai Tuntutan 5 Tahun untuk Noel Sudah Wajar

Sabtu, 23 Mei 2026 | 14:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua IM57+ Lakso Anindito menilai tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, sudah sejalan dengan prinsip pemberatan hukuman...

Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan (Beritanasional/Panji)

HUKUM

Novel Baswedan Nilai Noel tak Tunjukkan Keinsafan, Berpotensi Jadi Alasan Pemberatan Hukuman

Sabtu, 23 Mei 2026 | 12:20 WIB

BeritaNasional.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyoroti pernyataan mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel yang mempersoalkan disparitas tuntutan perkara sertifikasi...

Eks penyidik KPK Novel Baswedan (Beritanasional/Panji)

HUKUM

Novel Baswedan Jelaskan Alasan Nominal Korupsi Tidak Cukup untuk Menilai Tuntutan Noel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:20 WIB

BeritaNasional.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjelaskan bahwa perbandingan nominal korupsi tidak dapat digunakan secara sederhana untuk menilai berat-ringannya tuntutan pidana.