Berita Uud - Berita Nasional

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama wakil pimpinan memberikan keterangan pers seusai rapat bersama di MK. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

MPR: Mahkamah Konstitusi Tidak Campuri Kewenangan Amendemen UUD 1945

Rabu, 08 Juli 2026 | 19:45 WIB

BeritaNasional.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap pada pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dibahas mengenai rencana amendemen UUD 1945. Hakim Mahkamah Konstitusi turut memberikan...

Ketua MPR Ahmad Muzani saat diwawancarai. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Sepakati MoU, MPR Akan Dilibatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Rabu, 08 Juli 2026 | 19:11 WIB

BeritaNasional.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada pertemuan ini, MPR dan MK membuat kesepakatan atau Memorandum of...

Pencelupan jari ke tinta untuk menandai warga sudah mencoblos. (BeritaNasional/Oke Atmaja)

POLITIK

Politikus Demokrat Sebut Ada Upaya Batasi Pencalonan Presiden dalam RUU Pemilu

Rabu, 08 Juli 2026 | 17:21 WIB

BeritaNasional.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengungkap adanya upaya pembatasan pencalonan presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu melalui rekayasa konstitusional...

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto/PDIP)

POLITIK

Isi Lengkap Surat Megawati kepada Kader soal Posisi PDIP sebagai Partai Penyeimbang

Rabu, 08 Juli 2026 | 14:41 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat internal untuk para kader partai berlambang banteng moncong putih. Pada surat itu, Megawati memberi penjelasan...

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam seminar internasional 70 Tahun KAA. (Foto/Istimewa)

POLITIK

Megawati Jelaskan Makna Partai Penyeimbang, PDIP Siap Dukung dan Kritik Pemerintah

Rabu, 08 Juli 2026 | 14:20 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan sebuah surat yang menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Dalam surat ini, Megawati menjelaskan makna PDIP...

LGBTQ ancaman pertahanan negara nonmiliter dalam Perpres 111/2025. (BeritaNasional/ChatGPT)

PENDIDIKAN

Semua Agama Sepakat LGBTQ Menyimpang, Kemenag Siapkan Konten Edukasi Pencegahan

Rabu, 08 Juli 2026 | 07:58 WIB

BeritaNasional.com - Kementerian Agama (Kemenag) tengah mempersiapkan konten edukasi guna merespons Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 mencantumkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and...

Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang memuat LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter. (BeritaNasional/JDIH BPKP)

POLITIK

LGBTQ Jadi Ancaman Nonmiliter, Presiden PKS: Bahaya Nyata Ketahanan Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 13:55 WIB

BeritaNasional.com - Pemerintah menegaskan bahwa penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor...

Lapas Nusakambangan kedatangan 263 warga binaan risiko tinggi. (Foto/ist)

PERISTIWA

Komisi I DPR RI Dukung Kebijakan Amnesti Warga Binaan dengan Syarat Ikut Komcad

Jumat, 03 Juli 2026 | 13:30 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada warga binaan pada Hari Kemerdekaan 17...

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas terima LHP LKPP. (BeritaNasional/istimewa)

PERISTIWA

Terima LHP LKPP 2025, DPD RI Siap Kawal Rekomendasi untuk Pembangunan Daerah

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:30 WIB

BeritaNasional.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 yang diserahkan oleh Wakil...

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (BeritaNasional/istimewa)

POLITIK

DPR Nilai RUU Sisdiknas Rawan Digugat Jika Tarik Kewenangan Pendidikan Daerah

Kamis, 25 Juni 2026 | 16:30 WIB

BeritaNasional.com - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah berhati-hati meramu Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) agar tidak berujung gugatan...