Harvard Gugat Pemerintahan Trump, Tolak Pemotongan Anggaran Miliaran Dolar

BeritaNasional.com - Universitas Harvard melayangkan gugatan federal terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan rencana pemotongan anggaran bernilai miliaran dolar. 

Dilansir dari BBC News pada Selasa (22/4/2025), langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan setelah Harvard menolak serangkaian tuntutan yang dianggap pemerintah Trump sebagai upaya untuk menekan inisiatif keberagaman dan memerangi antisemitisme di kampus.

Trump telah membekukan dana federal USD 2,2 miliar dan mengancam status bebas pajak universitas tersebut.

"Konsekuensi dari tindakan pemerintah yang melampaui batas akan sangat parah dan berlangsung lama," tegas Presiden Harvard Alan M. Garber dalam suratnya kepada universitas pada Senin (21/4/2025).

Garber menjelaskan pembekuan pendanaan ini berdampak pada penelitian penting, termasuk studi tentang kanker pediatrik, penyakit Alzheimer, dan penyakit Parkinson. 

"Dalam beberapa minggu terakhir, Pemerintah federal telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap kemitraan pendanaan penting yang memungkinkan penelitian tak ternilai ini," demikian isi gugatan yang diajukan Harvard yang dikutip dari BBC News. 

"Kasus ini melibatkan upaya Pemerintah untuk menggunakan pemotongan dana federal sebagai pengaruh untuk mendapatkan kendali atas pengambilan keputusan akademis di Harvard," lanjutnya.

Selain pendanaan, pemerintahan Trump mengancam kemampuan Harvard dalam menerima mahasiswa internasional.

Gedung Putih belum memberikan komentar terkait gugatan ini. Garber, yang beragama Yahudi, mengakui adanya masalah antisemitisme di kampus Harvard.

Namun, ia menyatakan telah membentuk satuan tugas untuk mengatasinya. Ia juga mengumumkan bahwa universitas akan segera merilis laporan dari dua satuan tugas yang menyelidiki antisemitisme dan bias antimuslim.

Harvard bukanlah satu-satunya institusi pendidikan tinggi di AS yang menghadapi pemotongan dana federal yang memainkan peran krusial dalam mendanai terobosan ilmiah. 

Pemerintah Trump juga menargetkan universitas swasta Ivy League lainnya, seperti Universitas Cornell (USD 1 miliar) dan Universitas Brown (USD 510 juta). Universitas Columbia, yang menjadi pusat protes pro-Palestina tahun lalu, telah menyetujui beberapa tuntutan setelah dana federal sebesar USD 400 juta diancam.

Tuntutan terhadap Harvard mencakup persetujuan audit eksternal yang disetujui pemerintah terhadap kurikulum universitas serta data penerimaan mahasiswa. Harvard dengan tegas menolak tuntutan tersebut. 

"Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya," tegas pengacara Harvard kepada pemerintah pada 14 April.

"Baik Harvard maupun universitas swasta lainnya tidak dapat membiarkan dirinya diambil alih oleh pemerintah federal. Karena itu, Harvard tidak akan menerima persyaratan pemerintah sebagai kesepakatan prinsip," tuturnya.

Mantan Presiden AS, Barack Obama, yang merupakan alumni Harvard menyatakan dukungannya terhadap universitas tersebut.