DPR: Anggaran APBN Belum Mampu Dukung Fungsionalitas IKN Secara Optimal

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa anggaran APBN tidak cukup untuk memastikan fungsionalitas Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan optimal. Terlebih, akan ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke wilayah tersebut.

"Setidaknya kita tahu bahwa anggaran APBN saja tampaknya tidak akan mencukupi untuk memastikan fungsionalisasi Ibu Kota Nusantara berjalan dengan baik, mengingat akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan bermutasi atau berpindah ke sana," ujar Rifqi dalam rapat kerja bersama Menpan-RB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Rifqi juga menyoroti kapasitas perkantoran di IKN yang hingga saat ini baru mampu menampung sekitar 9.000 orang. Sementara itu, hunian yang ditargetkan rampung hingga 2028 hanya akan mampu menampung 13.000 orang.

Menurutnya, hal ini menjadi persoalan tersendiri, mengingat alokasi anggaran untuk IKN mencapai Rp 48,8 triliun hingga 2028.

"Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama, apalagi dengan anggaran yang sudah kita gelontorkan cukup besar, termasuk persiapan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun sampai tahun 2028," jelas Rifqi.

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa kompleks kementerian koordinator di IKN dijadwalkan rampung pada Juni 2025. Kompleks tersebut akan mampu menampung lebih dari 9.000 pegawai.

"Secara keseluruhan, kompleks Kemenko ini nanti dapat menampung sebanyak 9.465 pegawai," kata Sekretaris OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto.