Masalah Tapal Batas Masih Berlanjut, DPR Desak Kemendagri Perbaiki Pengarsipan

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membenahi tapal batas wilayah di Indonesia karena masih banyak yang bermasalah.

Untuk itu, Dede meminta Kemendagri meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengarsipan terkait batas wilayah.

Permasalahan ini menjadi sorotan setelah muncul sengketa atas empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

"Nah, kalau kita berbicara soal apakah sistem pengarsipan di Kemendagri itu perlu ditinjau atau diperbaiki, ya, menurut saya memang banyak laporan mengenai tapal batas yang hingga kini belum jelas statusnya. Di beberapa daerah ada kasus seperti itu," kata Dede kepada wartawan, dikutip Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, masalah tapal batas ini kerap muncul akibat perbedaan metode pengukuran antara masa lalu dan sekarang.

"Hal ini disebabkan oleh perbedaan mekanisme pengukuran zaman dulu dan sekarang. Artinya, kalau zaman dulu belum menggunakan satelit atau alat-alat canggih seperti sekarang," jelas Dede.

"Kalau sekarang mungkin sudah menggunakan teknologi canggih, sehingga kadang-kadang ada pergeseran titik batas," sambungnya.

Dede menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah, perlu dipertimbangkan revisi undang-undang terkait pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota.

"Nah, ini juga menyebabkan undang-undang perlu kita pantau ulang, apakah perlu dilakukan revisi atau tidak," ujarnya.

"Mekanisme penyusunan maupun sistem pengarsipan tentu menjadi catatan bagi kami, dan hal ini akan kami sampaikan kepada pemerintah agar ada perbaikan dalam sistem tersebut," pungkas politikus Partai Demokrat itu.