Presiden Trump Diskusikan Opsi Serangan Militer ke Iran, Hanya Libatkan Segelintir Penasihat Inti

BeritaNasional.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sedang berdiskusi secara intensif dengan penasihatnya untuk mendapatkan masukan penting saat ia mempertimbangkan apakah akan memerintahkan aksi militer AS terhadap Iran yang menargetkan program nuklir negara tersebut.

Sebagaimana dilansir dari NBC News, Jumat (20/6/2025)dua pejabat pertahanan dan seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, Trump juga “mencari pendapat” dari berbagai sekutu di luar Gedung Putih dan dalam lingkup pemerintahannya tentang apakah mereka berpikir ia sebaiknya menyetujui serangan ke Iran pertanyaan yang telah memecah pendapat di antara para pendukung utamanya.

Meski secara rutin meminta pendapat dari kelompok yang lebih luas, Trump cenderung membuat banyak keputusan hanya dengan segelintir pejabat pemerintahan, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, Wakil Kepala Staf Stephen Miller, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang juga merangkap sebagai Penjabat Penasihat Keamanan Nasional, menurut pejabat tersebut. 

Trump juga mengandalkan utusan Timur Tengah-nya, Steve Witkoff, ketika mempertimbangkan keputusan yang masuk dalam lingkup kerja Witkoff.

Saat ia memutuskan apakah akan melibatkan langsung Amerika Serikat dalam perang dengan Iran, Trump memperluas lingkarannya dalam beberapa hal, sekaligus mempersempitnya dalam hal lain.

 Ia telah menyingkirkan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard, yang menentang serangan AS ke Iran, dan tidak secara rutin berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth sebagai bagian dari proses pengambilan keputusannya, menurut dua pejabat pertahanan dan pejabat senior pemerintahan tersebut.

Juru bicara Departemen Pertahanan, Sean Parnell, membantah anggapan bahwa Hegseth tidak terlibat secara signifikan.

“Pernyataan ini sepenuhnya salah. Menteri (Hegseth) berbicara dengan Presiden beberapa kali setiap hari dan telah bersama Presiden di Ruang Situasi sepanjang minggu ini,” ujar Parnell dalam sebuah pernyataan. 

“Menteri Hegseth memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan Departemen Pertahanan dan Angkatan Bersenjata kita, dan ia akan terus bekerja keras mendukung agenda perdamaian melalui kekuatan Presiden Trump.”

Trump juga mendengarkan masukan dari Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan; Jenderal Erik Kurilla, Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM); serta Direktur CIA John Ratcliffe, menurut dua pejabat pertahanan dan seorang mantan pejabat pemerintahan.

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa Trump akan memutuskan apakah Amerika Serikat akan terlibat dalam konflik Israel-Iran dalam dua minggu ke depan.

Berbeda dengan hampir semua presiden sebelumnya sejak Perang Dunia II, Trump tidak mengandalkan pejabat senior untuk menyiapkan secara cermat opsi-opsi kebijakan luar negeri dan militer, lalu mendiskusikannya secara terstruktur dan sistematis, menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Ia memang berdiskusi tentang kebijakan luar negeri dengan pejabat-pejabat pemerintahannya, juga dengan banyak pemimpin asing dan kontak luar pemerintah. Namun diskusi-diskusi tersebut lebih bersifat informal dan bebas. Akibatnya, menurut dua sumber itu, kemungkinan bagi pejabat atau komandan militer senior untuk mempertanyakan asumsi-asumsinya atau menyampaikan kekhawatiran terhadap suatu tindakan menjadi lebih sedikit.

Ketika Trump mengumumkan bulan lalu bahwa ia mencabut sanksi terhadap Suriah setelah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, sejumlah pejabat senior dibuat terkejut, kata dua sumber tersebut. Pejabat Departemen Keuangan tidak mendapat peringatan bahwa Trump akan membuat pengumuman seperti itu, dan tidak ada persiapan teknis yang dilakukan untuk menjalankan langkah tersebut, yang sebenarnya membutuhkan pembicaraan dengan bank-bank asing dan pejabat pemerintah Suriah, kata mereka.

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump secara drastis memangkas Dewan Keamanan Nasional (NSC), yang secara tradisional bekerja sama dengan berbagai lembaga federal lain untuk merancang kebijakan dan menjabarkan konsekuensinya terutama dalam hal keputusan tindakan militer.