Ketua MPR Minta Para Menteri Bikin Kebijakan dengan Kajian Komprehensif

BeritaNasional.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta para menteri di Kabinet Merah Putih membuat kebijakan berdasarkan kajian yang komprehensif. Supaya tidak membebani Presiden Prabowo Subianto ketika kebijakan tersebut menjadi masalah.

Salah satu contohnya adalah masalah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai seharusnya membuat kajian yang komprehensif.

"Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Menurut Muzani, beragam masalah di pemerintahan seharusnya bisa diselesaikan di level kementerian. Tidak harus presiden yang turun tangan.

"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain," kata Sekjen Gerindra ini.

Karena itu, para menteri perlu membuat kebijakan dengan kajian yang matang. Presiden seharusnya hanya dibebani dengan persoalan yang strategis.

"Supaya presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," pungkas Muzani.