Kejagung Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo Usut Kasus Beras Oplosan

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengusut kasus praktik curang oplos beras yang telah beredar di masyarakat.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan produsen karena tidak memenuhi standar mutu, kualitas dan volume tengah diusut oleh aparat penegak hukum.

"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI (terkait kasus beras oplosan)," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dihubungi pada Senin (21/7/2025).

Menurut dia, dalam pelaksanaan pengusutan terkait pengoplosan beras ini, Korps Adhyaksa tidak sendiri. Kementerian Pertanian dan Polri pun turut ikut mengusut kasus ini.

"Dalam pelaksanaanya, kita akan berkomunikasi, berkoordinasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kementerian pertanian, dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyoroti praktik penipuan alias permainan jahat para oknum pengusaha beras yang merugikan rakyat.

Menurut mantan menteri pertahanan itu, banyak permainan jahat yang merugikan rakyat, terutama dalam kasus manipulasi harga beras.

"Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran," tegasnya saat menghadiri penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

Menyikapi kasus ini, Prabowo telah memerintahkan Jaksa Agung dan Polri untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pengusaha nakal tersebut tanpa pandang bulu.

“Ini saya telah minta Jakarta Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut. Tanpa pandang bulu,” katanya.

Prabowo mendapat laporan kerugian dari praktik manipulasi harga tersebut yang mencapai Rp 100 triliun per tahun.

 

"Saya dapat laporan kerugian yang dinikmati, yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun," ungkapnya.

Presiden Prabowo menyoroti dampak kerugian Rp 100 triliun per tahun tersebut. Menurutnya, dengan dana sebesar itu, berbagai program untuk kesejahteraan rakyat bisa dijalankan.

"Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 500 triliun itu," tandasnya.