PPATK Temukan 28 Ribu Pegawai BUMN Terima Bansos, Ketua DPR: Verifikasi Datanya!

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) setelah ditemukan bahwa sejumlah pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebagai penerima.

Hal ini menanggapi temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebutkan bahwa ada 28 ribu pegawai BUMN menerima bansos.

Puan menekankan pentingnya verifikasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran. "Verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa data yang sudah diverifikasi dengan baik, detail, dan benar, karena data itu yang paling penting sebagai pegangan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Ia juga mengingatkan bahwa bansos harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada pihak yang tidak berhak.

"Jangan sampai rakyat yang berhak justru tidak mendapatkan program itu, sementara orang yang tidak berhak malah menerima bantuan," tegas Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga meminta para menteri koordinator untuk mengoordinasikan semua kementerian dalam memperbaiki data bansos.

"Tolong verifikasi datanya dengan baik. Dulu saat saya menjadi Menko, biasanya kami mengoordinasikan semua kementerian berdasarkan data terbaru. Dari sana baru diputuskan apakah program perlu diubah, diganti, diperbaiki, atau dievaluasi. Jadi, perbaiki dulu datanya," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, PPATK melakukan analisis selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos. Hasilnya, selain 28 ribu pegawai BUMN, ditemukan juga 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang ikut menerima bantuan.