Kemensos Temukan 1,9 Juta Warga Tak Lagi Penuhi Syarat Sebagai Penerima Bansos

BeritaNasional.com -  Presiden Prabowo Subianto menekankan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Arahan itu disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). 

Data baru ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyampaikan pemerintah sangat selektif dalam memberikan bantuan termasuk dari upaya penyimpangan dana bantuan until hal yang tidak bermanfaat. 

"Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan, itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan, bekerja sama dengan Dinsos setempat,” tambah dia.

Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75%. 

Presiden pun sambung dia mengingatkan bansos harus dipahami sebagai dukungan sementara. Oleh karenanya, penerima diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan agar mandiri secara ekonomi.

“Kita ingin yang namanya bansos ini dipahami sebagai sifatnya sementara lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” ucapnya. 

Selain itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan penguatan program makan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas dan pemenuhan gizi bagi lansia terlantar di atas 75 tahun.

“Kita punya program itu juga permakanan untuk dua kali sehari, sarapan dan makan siang 35.000 penyandang disabilitas"

Dalam memercepat pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, Kementerian Sosial akan menggandeng dunia usaha, filantropi, serta organisasi masyarakat. 

Koordinasi juga akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk penguatan anggaran program pemberdayaan.