Kapolri: Tim Transformasi Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo

BeritaNasional.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan jika Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuknya akan bekerja selaras dengan Komite Reformasi Polri yang bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto. 

"Tim Reformasi Polri kan dari kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam beberapa penjelasan, pada saat kita bertemu pakar, ketemu para ahli dan pada saat wawancara saya bahwa Tim Akselerasi Transformasi Reformasi yang dibentuk Polri ini tentunya selaras dengan apa yang dibentuk oleh Bapak Presiden yaitu Komisi Reformasi Polri," tegas Sigit kepada wartawan dikutip, Minggu (28/9/2025).

Sigit menjelaskan bahwa peranan dari Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuknya akan memulai tugasnya mulai dari melaksanakan rekomendasi sampai dengan mengimplementasikan atau penerapannya.

"Tim ini tugasnya nanti melaksanakan rekomendasi, mengidentifikasi masalah dan kemudian mengimplementasikan apa yang akan menjadi rekomendasi -rekomendasi yang diberikan,” kata dia.

“Untuk memperbaiki dan membuat institusi Polri ini semakin bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan di Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian," sambung dia.

Maka dari itu, Sigit sebagai pucuk pimpinan Korps Bhayangkara memohon dukungan semua pihak agar tim yang telah dibentuknya dapat menjawab harapan masyarakat. 

"Sekiranya itu semangatnya. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya agar Polri bisa menjadi lebih baik," bebernya.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan dalam waktu beberapa hari ke depan pihaknya bakal mengundang pihak lain untuk ikut memberikan masukan-masukannya.

"Beberapa hari kedepan kami akan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk juga ikut berbicara, memberikan masukan kepada kami sehingga kemudian itu menjadi satu rangkuman besar," tukasnya.

Sekedar informasi dalam waktu dekat sepulang perjalanan dinas dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Polri yang bersifat ad hoc atau sementara. 

Dengan diisi beberapa pakar mulai dari tujuh hingga sembilan orang termasuk eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.