DPR: Proyek Kampung Haji Butuh Koordinasi Erat dengan Arab Saudi

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menegaskan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi masih membutuhkan koordinasi intensif antarinstansi dan diplomasi lintas negara. 

Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025.

“Kalau kampung haji sendiri sesuai dengan Inpres yang dikeluarkan presiden nomor 15 tahun 2025, ini kan presiden menginstruksikan pada seluruh lembaga terkait untuk melakukan koordinasi tentang persiapan kampung haji,” ujar Aprozi di kompleks parlemen, Senayan, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan pihak Kerajaan Arab Saudi sudah mulai terbuka, namun pembahasannya tidak bisa dilakukan sepihak. 

“Komunikasi ini tidak hanya berhenti di Indonesia dan itu sudah dibuka lebar oleh kerajaan Arab Saudi tentang bagaimana Indonesia memiliki kampung haji,” katanya. 

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah hal prinsip yang perlu dibahas secara mendalam antara kedua pemerintah, terutama terkait mekanisme dan status hukum dari aset yang akan dimiliki Indonesia di sana. 

“Tentu ada hal-hal yang terkait sifatnya prinsip antara komunikasi pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi, bagaimana sih teknisnya, seandainya kita berharap kampung haji itu kan memiliki hak guna pakai ya,” tuturnya.

Aprozi berharap ke depan Indonesia bisa memiliki fasilitas sendiri untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji, seperti hotel dan sarana pelayanan jemaah di Tanah Suci. 

“Hak guna pakai Indonesia kita bisa punya hotel sendiri, punya fasilitas sendiri,” ucapnya

Namun pemerintah Arab Saudi memiliki pertimbangan ekonomi tersendiri terkait izin tersebut. 

“Tentu negara Arab Saudi tidak semudah itu juga mengizinkan hal-hal karena ini kan merupakan pendapatan mereka dari tahun ke tahun,” pungkasnya.