DPR Dorong Perbaikan Tender dan Rekrutmen Kementerian Haji dan Umrah

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Aprozi Alam menegaskan, pembenahan sistem tender penyelenggaraan haji menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan pelaksanaan haji 2026. 

Ia menyebut, Komisi VIII telah menyampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah agar pemilihan mitra di Arab Saudi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kapasitas sumber daya manusia.

“Tender haji kita sudah memberikan, menyampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk memilih para rekanan, atau kalau kita sebut di sini perusahaan, kalau disebut di Arab Saudi adalah syarikah. Syarikah yang memiliki pengalaman, syarikah yang memiliki sumber daya manusia, sehingga tidak lagi seperti pelaksanaan yang 2025,” ujar Aprozi di kompleks parlemen, Senayan, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, Komisi VIII juga memberikan dua opsi kepada pemerintah dalam menentukan mitra kerja penyelenggaraan haji di Arab Saudi. 

“Pertama bisa dilakukan hanya dua syarikah. Atau seandainya harus banyak syarikah atau banyak perusahaan, setiap embarkasi harus memiliki syarikah sendiri,” jelasnya.

Aprozi menambahkan, Komisi VIII akan tetap melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan mitra tersebut agar tidak terulang permasalahan seperti tahun sebelumnya. 

“Soal nanti pemerintah atau Kementerian Haji Indonesia memilih para syarikah yang notabene kurang baik, tentu Komisi VIII akan memberikan rekomendasi. Berdasarkan pengalaman yang kita tahu, misalkan syarikahnya kurang baik, tentu kita minta dievaluasi ulang,” tegasnya.

Selain tender, Aprozi menyoroti pentingnya percepatan rekrutmen pegawai Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah. 

Ia menyebut langkah ini menjadi kunci agar proses pendaftaran dan pelunasan biaya haji dapat berjalan lancar.

“Yang pertama yang harus diselesaikan lebih awal adalah selain BPIH, Kementerian Haji dan Umrah segera melakukan recruitment. Sekarang sudah berjalan, ya, kementerian haji yang baik yang ada di pusat maupun di daerah. Karena ini kan menentukan bagaimana akan melakukan pendaftaran, melakukan pelunasan,” ujarnya.

Aprozi mengingatkan bahwa kesiapan struktur dan fasilitas di tingkat daerah juga harus diperhatikan secara serius.

“Seandainya di tingkat daerah sendiri belum siap Kementerian Haji dan Umrahnya, mulai dari struktur, kepegawaiannya, sampai dengan fasilitas di tingkat daerah, kabupaten ataupun provinsi, tentu akan menghambat pelaksanaan,” jelasnya.

Meski begitu, ia optimistis Kementerian Haji dan Umrah mampu menyiapkan segala keperluan dengan baik, mengingat pembentukan lembaga baru semacam ini bukan hal yang asing di Indonesia. 

“Saya yakin Kementerian Haji dan Umrah sudah menyiapkan itu. Kan sudah hal yang biasa di Indonesia perpisahan satu lembaga, seperti Kementerian PU dan lain-lain. Dan ini menjadi perhatian khusus karena ini menyangkut masalah umat manusia,” pungkasnya.