Polemik Gelar Pahlawan Soeharto, PKS: Jangan Nafikan Jasa dan Kontribusinya

BeritaNasional.com - Menjawab polemik masyarakat terhadap pemberian gelar pahlawan untuk Presiden RI ke-2 Soeharto, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar meminta masyarakat agar tidak menafikan jasa dan kontribusi Bapak Pembangunan itu semasa hidupnya. 

Ansory pun mendorong proses pemilihan tokoh yang akan dianugerahkan gelar pahlawan nasional harus dilakukan secara objektif, komprehensif dan dinilai secara berimbang. Tidak hanya dilihat dari satu sisi perjalanan sejarah semata, karena tokoh yang mendapat gelar pahlawan harus memiliki rekam jejak perjuangan dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

"Pemberian gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan negara kepada individu yang telah memberikan jasa besar. Karena itu, prosesnya harus dilakukan secara objektif, berimbang, dan berdasarkan penilaian yang komprehensif, bukan sekadar melihat satu sisi dari perjalanan sejarah," ujar Ansory dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

Ansory mengatakan, setiap tokoh bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengabdiannya. Jangan sampai menutup mata atas jasa-jasa seorang pemimpin terhadap bangsa.

"Kita harus menilai secara proporsional. Tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi juga tidak menafikan jasa dan kontribusinya bagi bangsa," ujarnya.

Menurut Ansory, dalam konteks Soeharto juga perlu dilihat secara objektif. Soeharto merupakan Bapak Pembangunan yang meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi nasional.

"Beliau dikenal sebagai Bapak Pembangunan, yang berhasil meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan stabilitas politik di masa-masa awal pembangunan. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam bidang infrastruktur, pertanian, dan pendidikan," ungkapnya.

Soeharto juga punya peran strategis menjaga negara saat Indonesia menghadapi ancaman ideologi komunis.

"Langkah-langkah yang diambil pada masa itu berperan penting dalam memastikan arah bangsa tetap pada jalur Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI," sambungnya.

Selain itu, Ansory menyinggung kiprah internasional Soeharto yang mencerminkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan dunia Islam. Pada tahun 1995, Soeharto melakukan kunjungan langsung ke Bosnia-Herzegovina di tengah perang yang masih berkecamuk.

Ansory melihat, kunjungan berisiko tinggi itu menjadi simbol empati dan solidaritas Indonesia kepada rakyat Bosnia, khususnya umat Islam yang menjadi korban konflik. Dari momentum itu pula lahir inisiatif pembangunan Masjid Istiqlal di Sarajevo, sebagai tanda persahabatan dan dukungan Indonesia terhadap perdamaian.

"Langkah tersebut menunjukkan sisi kemanusiaan dan keberanian yang patut diapresiasi. Ia membawa nama Indonesia sebagai bangsa yang peduli pada perdamaian dan solidaritas antarumat," kata Ansory.

Oleh karena itu, ia berharap agar proses penetapan gelar Pahlawan Nasional dilakukan dengan kejujuran sejarah, kebijaksanaan moral, dan semangat rekonsiliasi kebangsaan. 

"Kita perlu belajar menghargai jasa tanpa menutup mata terhadap catatan sejarah. Pahlawan adalah manusia, dan manusia punya perjalanan yang kompleks. Semoga keputusan yang diambil nanti mampu memperkuat semangat kebangsaan, mempererat persatuan, dan menjadi teladan bagi generasi penerus," pungkasnya.