Pemusnahan Pakaian Bekas Impor Ilegal tak Gunakan APBN

BeritaNasional.com -  Menteri Perdagangan (Mendag) menyebut pemusnahan pakaian bekas impor ilegal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya tersebut dibebankan pada importir yang bertanggung jawab.

Beban biaya yang ditanggung importir merupakan sanksi karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

"Yang dimusnahkan itu tidak pakai APBN. Jadi yang memusnahkan itu adalah importir. Jadi kita kenakan sanksi," ungkapnya, kemarin. 

Sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah menutup perusahaan distributor dan memusnahkan barang impor tersebut.

Setiap importir yang kedapatan melanggar aturan harus menanggung sendiri seluruh konsekuensi hukum dan administratif, termasuk biaya pemusnahan barang.

"Dia yang harus memusnahkan. Nanti semua biaya dari importir," ucapnya. 

Pemerintah telah menutup dua perusahaan yang terindikasi mengimpor pakaian bekas. Kedua perusahaan itu juga diwajibkan membiayai proses pemusnahan barang temuan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

 

 

 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk mencacah ulang pakaian dan tas bekas (balpres) impor ilegal dan menjual sebagiannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Antara)