Menteri LH Ungkap Puluhan Ribu Wilayah Hutan di Sumatera Bagian Utara Hilang Sejak 1990

BeritaNasional.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, puluhan ribu hektare wilayah hutan di bagian utara Sumatera menghilang dalam tiga dekade terakhir. Akibat hilangnya wilayah hutan ini, membuat wilayah bagian utara Sumatera tidak mampu menampung curah hujan sehingga menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.

Hanif mengungkap, di Aceh terjadi pengurangan wilayah hutan sebesar 14.000 hektare sejak tahun 1990 sampai 2024. Sementara, di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mengalami pengurangan wilayah hutan sampai 19.000 hektare. Serta, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Barat terjadi pengurangan wilayah hutan sampai 10.521 hektare.

"Kami ingin sampaikan bahwa dalam kondisi tersebut di Aceh terjadi pengurangan tutupan hutan dari tahun 1990 sampai 2024 sebesar 14.000 hektare. Tentu angka ini sangat berpengaruh," ujar Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

"Di Batang Toru, ada pengurangan hutan sejumlah 19.000 hektare. Selanjutnya di DAS Sumatra Barat, kita juga kehilangan hutan di angka 10.521 hektare," jelas Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan sejumlah langkah penanganan. Mulai dari penegakan hukum, pengendalian izin, penyelarasan tata ruang sampai rehabilitasi agar pengurangan hutan tidak meluas.

“Ada penegakan hukum. Penyelarasan RT/RW. Kemudian pengendalian izin. Selanjutnya rehabilitasi ekosistem sebagai implementasi pola ruang dan integrasi mitigasi adaptasi iklim dalam penataan ruang," ujar Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup juga akan turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat dalam rangka meninjau kondisi aktual.

"Direncanakan kami akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan tindakan pertama di hari Kamis besok. Namun demikian, mulai hari ini persediaan lingkungan telah kami lakukan evaluasi pada seluruh unit yang ada di Batang Toru, terutama terkait kapasitas lingkungannya," ujar Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan menyebabkan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

"Kemudian mulai hari Senin seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan lock lock pada banjir tersebut, kami akan undang. Untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum dan kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini," ucap Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan proses hukum tanpa memberikan dispensasi. Akibat bencana banjir dan longsor ini telah memakan banyak korban jiwa.

"Tentu korban yang cukup banyak, tidak boleh kita memberikan dispensasi-dispensasi ke dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan, korban cukup banyak. Jadi Kementerian LH berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini melalui multicore pendekatan hukum terkait dengan penanganan hidrometeorologi di Sumatera bagian utara ini," tegas Hanif.