Kakorlantas Targetkan 1.000 Kamera ETLE pada 2026, Penindakan Naik hingga 534.805 Pelanggaran

BeritaNasional.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan capaian luar biasa Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum berbasis digital menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Program revitalisasi ETLE yang dijalankan disebut telah meningkatkan efektivitas penindakan secara masif dan transparan.

Saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Senin (8/12/2025), Kakorlantas menyatakan apresiasinya terhadap Polda Metro, sembari menekankan target ambisius: meningkatkan jumlah kamera ETLE dari 127 unit saat ini menjadi 1.000 unit pada tahun 2026.

'Saya memastikan bahwa Polda Metro ETLE sudah bagus, tetapi akan kita up lagi akan kita tambah lagi target saya sudah diskusi dengan KSP ini perwakilan dari Kepresidenan, kalau bisa Polda Metro di 2026 ada 1.000 kamera ETLE,'' paparnya.

Lonjakan Kepatuhan

Irjen Pol. Agus Suryonugroho memaparkan data peningkatan yang mencengangkan setelah revitalisasi ETLE di Jakarta. Menurutnya, hasil ini membuktikan keberhasilan transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas.

"Saya bacakan ini, ini prestasinya Pak Dirlantas baru 127 kalau sudah seribu nanti bayangkan Pak Kepala Dishub ya," ujar Kakorlantas, yang juga meminta dukungan dari Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mewujudkan target tersebut.

Berikut adalah lonjakan persentase penindakan ETLE di Polda Metro Jaya:

• Peningkatan Capture: Dari 1.710.918 naik menjadi 10.354.221, terjadi kenaikan 505%.
• Peningkatan Tervalidasi: Dari 582.000 naik menjadi 4.094.106, terjadi kenaikan 602%.
• Peningkatan Terkonfirmasi: Dari 70.123 naik menjadi 762.000, terjadi kenaikan 988%.
• Peningkatan Pembayaran (Terbayar): Ini adalah capaian yang paling menggembirakan. Jumlah pelanggar yang mengakui kesalahan dan membayar denda (terbayar) naik dari 22.480 menjadi 534.805, atau terjadi kenaikan 2.279%.

Transformasi Digital dan Pengurangan Transaksional

Kakorlantas menekankan bahwa ETLE adalah bentuk penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan humanis karena menghilangkan persentuhan antara petugas dan masyarakat.

"Electronic Traffic Law Enforcement ini adalah penegakan hukum yang bertransformasi digital dengan transparan, dengan berkeadilan, dan humanis. Jadi tidak ada persentuhan antara petugas tidak ada persentuhan antara masyarakat dan petugas sehingga ini betul-betul transparan dan Alhamdulillah setelah kami revitalisasi saya bacakan polda metro sangat luar biasa jadi tidak ada komplain 1-2 bulan ini berkaitan dengan penegakan hukum menggunakan ETLE," jelasnya.

Sebagai kebijakan Korlantas, 95% penindakan akan dilakukan menggunakan ETLE, dan hanya 5% yang menggunakan tilang konvensional.

"Porsinya saya perkecil, supaya dengan e-TLE ini tidak ada lagi transaksional setuju ya?," tegasnya.

Target 1.000 ETLE dan Perubahan Wajah Polantas

Irjen Pol. Agus juga menyampaikan rencana integrasi 4.400 CCTV yang sudah tergelar di Jakarta dengan sistem ETLE untuk mendukung target 1.000 kamera pada 2026.

Meskipun menyadari kepadatan di Jakarta yang disebabkan oleh pertambahan kendaraan harian yang tinggi, penegakan hukum digital ini diharapkan dapat mendorong kedisiplinan mandiri.

"Kami akan mengubah wajah Polantas itu yang humanis, yang bermasyarakat, yang dekat dengan masyarakat, yang diterima di tengah-tengah masyarakat. Layani masyarakat dengan ikhlas, layani masyarakat dengan humanis, sehingga persoalan-persoalan tentang keselamatan ini bisa kita kelola dengan baik," tuturnya.

Dukungan Penuh dari Kantor Staf Presiden

Kedatangan Kakorlantas didampingi oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP). Perwakilan KSP menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program ETLE ini.

"Kita mengapresiasi soal tilang elektronik ini. Karena ini semangat transformasi digitalnya sudah terjadi... kita berharap, kita dukung dari kantor staff presiden untuk kedepannya ini juga selaras dengan transformasi polisi juga kedepannya. jadi kita sangat berdukung sekali," ujar perwakilan KSP, yang juga menyoroti bahwa denda dari ETLE berkontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).