Komisi X DPR Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Pendidikan di Wilayah Bencana Sumatera

BeritaNasional.com - Komisi X DPR RI meminta pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pasca bencana banjir dan longsor. Pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena respons yang lambat.

"Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak," kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dikutip dari siaran pers pada Selasa (9/12/2025).

Komisi X DPR pun mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengalokasikan anggaran tambahan pada APBN 2026 dan memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kalender akademik, pola pembelajaran, serta asesmen di wilayah yang masih dalam status tanggap darurat.

Ia pun meminta Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas pembelajaran bagi wilayah terdampak, memperluas layanan psikososial, serta memasukkan pengaturan pendidikan dalam situasi bencana ke dalam RUU Sisdiknas.

Menurut Hetifah, perlindungan dalam situasi bencana juga perlu dimasukkan secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas yang tengah dibahas supaya memiliki kepastian hukum dan adanya jaminan pendidikan dalam berbagai situasi.

"Kita perlu regulasi yang menjamin bahwa dalam kondisi apa pun, pendidikan tetap jalan. Ini bukan pilihan, ini kewajiban negara," tegasnya. 

Mengutip data Kemendikdasmen, terdapat 2.798 satuan pendidikan terdampak bencana banjir dan longsor, 5.421 ruang kelas rusak, dan lebih dari 600 ribu siswa mengalami gangguan layanan pendidikan. Ia pun meminta percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan serta koordinasi lintas kementerian, dan pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan layanan dasar segera berjalan kembali.

"Yang paling penting sekarang adalah memulihkan sekolah, mengamankan anak-anak, dan memastikan mereka bisa kembali belajar secepat mungkin," ujar Hetifah.

Lebih dari itu, Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) itu ingin memastikan Komisi X akan terus mengawal percepatan pemulihan pendidikan.

"Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak. Pemulihan harus cepat dan berpihak pada masyarakat terdampak," tegas legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur ini.