KPK Pilih Yogyakarta sebagai Tuan Rumah Hakordia 2025, Skor Integritas DIY Tinggi

BeritaNasional.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menjelaskan alasan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. 

Ia menyebut berbagai pertimbangan melatarbelakangi keputusan tersebut. Salah satunya, skor penilaian integritas Yogyakarta yang cukup baik.

“Ya, jadi pilihan kota Yogya ini ya setelah mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan yang lain adalah nilai SPI Yogya itu relatif bagus, 79,4,” ujar Setyo di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, capaian tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Setyo menyebut kepala daerah yang hadir dapat belajar dari strategi yang diterapkan DIY, kota madya, serta seluruh kabupaten. 

“Kepala Daerah yang berkenan hadir mungkin perlu mencari atau menanyakan jurus apa yang dipakai sehingga skornya bisa tinggi,” ucapnya. 

Ia menegaskan skor tinggi menggambarkan kondisi perilaku antikorupsi yang semakin kuat. Dalam penjelasannya, Setyo juga menguraikan kembali sejarah Hakordia.

“Kenapa ini dirayakan? Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sedikit tentang Hakordia. Hakordia ini tidak ada Hakordia ke-1, ke-2, ke-3. Hakordia hanya menyebutkan tahun," ucapnya.

Setyo menjelaskan sejarah terbentuknya Hakordia pada 2003 karena ada 137 negara yang berkumpul bersama dan menyepakati korupsi adalah extra ordinary crime.

Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam konvensi yang ditandatangani di Meksiko dan diratifikasi Indonesia melalui undang-undang sebagai penjabaran UNCAC.

Ia menegaskan peringatan Hakordia masih relevan di Indonesia. Negara dengan Indeks Persepsi Korupsi lebih baik mungkin tidak lagi menggelarnya secara besar. 

“Mungkin hanya sekedar simbolis, seminar, kira-kira seperti itulah. Nah tapi kita masih perlu, karena memang banyak hal yang harus kita lakukan. Perilaku korupsi masih ada," kata dia.

Setyo menutup dengan penekanan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada ranah administratif. 

“Ya masih banyak hal yang harus kita sikapi, karena ini bukan hanya sekedar perilaku administratif, ya tapi ini adalah sebuah tindakan moral, mental, yang kemudian menyalahgunakan kewenangan, kekuasaannya untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu," tandasnya.