Golkar Tekankan Legislator DPRD Harus Siap Tanggap Bencana, Bukan Hanya Kampanye

BeritaNasional.com - Partai Golkar menginstruksikan kepada seluruh legislator daerah harus memiliki kesiapsiagaan penanganan bencana. Hal ini menyikapi peristiwa bencana alam yang melanda İndonesia seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Pentingnya kesiapsiagaan ini menjadi materi pembekalan yang diberikan dalam bimbingan teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/ Kabupaten Tahap II Tahun 2025 pada 10–12 Desember 2025 di Jakarta.

“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial,” kata Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Dengan bimbingan teknis ini, diharapkan bisa menjadi pengingat kepada seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD untuk memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan. 

“Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Adapun dalam bimbingan teknis itu para legislator partai Golkar akan dibekali dengan penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.

Kedua, mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontinjensi kebencanaan di APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.

Ketiga, memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat. Karena Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda. 

“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” katanya.

Sebagai bentuk empati dan prioritas terhadap kondisi masyarakat, Panitia bimbingan teknis memutuskan tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan bahwa keputusan tersebut merupakan instruksi langsung kepada para legislator agar standby di daerah masing-masing untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujarnya.

Zulfikar menegaskan bahwa Golkar akan terus hadir dalam memperkokoh sistem perlindungan rakyat. Setiap kebijakan yang dihasilkan anggota Fraksi Golkar DPRD di seluruh Indonesia, dia menekankan, harus berpihak pada keselamatan warga.