KPK Temukan Kaderisasi Parpol Lemah, Picu Mahar dan Lahirkan Praktik Koruptif

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan rekrutmen kader partai politik yang tidak kuat atau mengakar memberikan  pendidikan politik dan sikap kenegarawanan kepada setiap kadernya. Hal ini mendorong terjadinya mahar politik yang berujung pada transaksional yang kerap berbuntut korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kondisi tersebut memberi ruang besar bagi kandidat bermodal logistik kuat maju dalam kontestasi politik.

“KPK juga menemukan adanya pendidikan dan rekrutmen atau kaderisasi yang belum cukup kuat pada partai politik. Sehingga ini menimbulkan adanya mahar politik,” ujar Budi di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Menurut KPK, kader baru dengan kemampuan finansial besar berpeluang tinggi maju sebagai calon kepala daerah sehingga menimbulkan beban pengembalian modal saat kandidat terpilih.

“Dengan mahar yang sangat tinggi, kemudian ketika menjabat punya beban untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan tersebut,” terangnya.

Sistem kaderisasi yang kuat dapat meminimalisasi praktik tersebut, sehingga proses berjenjang melahirkan calon pemimpin yang sudah dibentuk sejak awal dengan mental kenegarawanan anti korupsi.

“Jika parpol punya sistem perekrutan, sistem kaderisasi yang sudah kuat, maka itu nanti akan berjenjang sesuai dengan sistem yang berlaku di partai politik tersebut,” cetusnya.

Ia menambahkan, sistem yang baku juga berpotensi menekan praktik mahar politik sekaligus mengurangi risiko korupsi setelah kandidat menduduki jabatan publik.

Ia kemudian menekankan pentingnya penguatan sistem keuangan partai politik seiring dengan upaya memperkuat pendanaan partai.

“Dalam penguatan keuangan partai politik harus dibarengi dengan penguatan sistem keuangannya"

Menurutnya sistem keuangan yang kuat akan membuat jelas perencanaan, penggunaan, serta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran partai dalam satu tahun anggaran. 

Sedangkan lemahnya sistem keuangan partai berpotensi menimbulkan beban finansial besar bagi kader.

Beban tersebut, kata Budi, mendorong pencarian sumber pembiayaan alternatif yang berujung pelanggaran hukum.

“Sehingga tidak ada beban besar yang kemudian ditanggung oleh para kadernya, yang kemudian berdampak pada para kader ini mencari sumber-sumber pembiayaan,” tutupnya.