Golkar Ajukan Skema Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

BeritaNasional.com -  Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya usulan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan, rekomendasi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menekankan keterlibatan publik dalam proses demokrasi.

"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil.

Selain isu Pilkada, Golkar juga merekomendasikan perbaikan sistem Pemilu dengan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, disertai penyempurnaan pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu agar lebih jujur dan adil.

Di sisi lain, Bahlil menilai penguatan masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kedua elemen tersebut berperan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat sekaligus memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna.

"Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab," kata dia.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar Rapimnas pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. Agenda ini membahas konsolidasi dan isu internal organisasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Rapimnas kali ini menjadi yang pertama di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi diundang untuk hadir.

"Karena sifatnya lebih ke internal jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas," kata Sarmuji.