KPK Identifikasi Titik Rawan Korupsi Program MBG

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kerentanan korupsi pada beragam program strategis pemerintah berdampak fiskal besar melalui kajian strategis sepanjang 2025.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya mengidentifikasi titik rawan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), KIP-Kuliah, sampai tata kelola Sumber Daya Alam.

"Melalui kajian strategis, KPK mengidentifikasi kerentanan pada sejumlah program besar seperti MBG, KIP-Kuliah, hingga tata kelola Sumber Daya Alam dan lingkungan," ujar Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/12/2025).

Tanak menjelaskan besaran anggaran program-program itu membawa risiko tinggi jika tidak disertai tata kelola ketat. Ia memberi peringatan tentang potensi kebocoran anggaran ketika pengawasan tahap awal tidak berjalan.

"Dampak fiskal program MBG, KIP-Kuliah, hingga tata kelola Sumber Daya Alam dan lingkungan sangat besar, sehingga jika tidak diawasi sejak awal, berpotensi bocor," tuturnya.

KPK mencatat modus korupsi saat ini makin canggih serta sering tersembunyi di balik kebijakan dan prosedur administratif. 

Strategi pencegahan diarahkan dari hulu ke hilir melalui transparansi, akses data, serta perbaikan tata kelola.

Kajian strategis sektor-sektor rawan itu menghasilkan perbaikan fiskal senilai Rp753 miliar. 

Temuan kerentanan jadi dasar penguatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada periode 2025–2026 yang melibatkan 67 kementerian atau lembaga serta 38 pemerintah provinsi dengan 15 aksi pencegahan fokus.

Perbaikan tata kelola terlihat pada pengembangan sistem Simbara yang mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak hingga Rp432,2 triliun. 

Selain itu, pembenahan data subsidi listrik berbasis NIK memberi efisiensi anggaran sekitar Rp14,5 triliun per tahun.

KPK juga memaparkan capaian kerja senyap kedeputian pencegahan yang menjadi bagian dari Trisula lembaga antikorupsi ini.

Pertama, tingkat kepatuhan LHKPN tahun 2025 mencapai 94,89 persen, dinilai sebagai cermin transparansi yang mulai membudaya.

Kedua, terdapat lebih dari 4.580 laporan gratifikasi dengan ribuan barang diserahkan ke negara.

Ketiga, platform JAGA.ID mencatat 18,5 juta kunjungan sepanjang setahun terakhir, menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam pengawasan layanan negara.

Keempat, skor Indeks Integritas Nasional tahun 2025 naik menjadi 72,32 dari angka 71,53 tahun sebelumnya.

Menutup pemaparannya, Johanis Tanak menggarisbawahi tujuan jangka panjang pencegahan korupsi.

"Pada akhirnya, pencegahan bukan hanya menjaga sistem, melainkan turut menjaga masa depan masyarakat," tandasnya.