DPR Apresiasi Rencana Pembentukan Tim Arsitektur Perkotaan

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi rencana Presiden Prabowo membentuk tim arsitektur perkotaan. 

Program tersebut sangat baik khususnya dalam menjawab berbagai isu perkotaan dan kependudukan masa kini.

Persoalan tingkat kepadatan penduduk, kemacetan, lapangan pekerjaan, patologi sosial, dan berbagai prolebmatika kehidupan sosial sudah sangat jelas ada di depan mata. Semua itu berawal dari tata kota dan distribusi kekayaan alam. 

 "Kalau di luar negeri, pemerintahnya dengan sengaja menata kota sejak awal berdiri. Tidak serta merta jadi sempurna. Perlu waktu yang lama dengan segala perkembangan yang melintasinya," ujarnya, Rabu (24/12/2025).

Kota di Indonesia menurutnya memiliki cerita yang khas. Namun perbedaannya cerita di Indonesia kadang tidak sesuai skenario awal sebab banyak penyimpangan di tengah jalan.

"Tidak heran jika banyak alur ceritanya yang lari dari hakikat awal cerita" 

Hal ini terjadi karena yang menentukan alur cerita tidak lagi pemerintah dan para pengambil kebijakan tetapi diambil oleh para pengusaha dan pemilik modal.

"Orang yang tidak mempunyai kekuasaan, pasti tidak bisa melawan. Semua diselesaikan dengan cara tawar menawar. Bahkan kadang dengan cara-cara yang tidak wajar".

"Mungkin kondisi itu yang hendak diperbaiki Prabowo. Rencana ini pasti tidak mudah. Sebab akan sulit menentukan titik awalnya. Apalagi, sebagian besar tanah di kota besar sudah penuh dan padat. Kalaupun mau direstrukturisasi, pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit," ungkapnya. 

Pemerintah jelasnya, harus bertangan besi dan memulainya dengan pembentukan aturan hukum yang jelas.

"Meski jalan ini sulit, tetapi kalau tidak ada jalan lain, ya harus tetap ditempuh. Tanpa itu, tim arsitektur perkotaan yang disiapkan pasti tidak bisa bekerja," paparnya. 

Agar ini bisa berjalan maksimal, pemerintah di daerah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Semua rencana yang disepakati harus dilaksanakan secara merata dan bersama-sama.

"Kalau dilaksanakan secara parsial, dikhawatirkan tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan. Apalagi, ada banyak kasus, pemerintah daerah justru tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya di daerah. Dalam konteks ini, mereka tentu sangat memerlukan arahan dan bantuan pemerintah pusat," tukasnya.