Gerindra Dukung Wacana Pilkada Dipilih Lewat DPRD

BeritaNasional.com -  Partai Gerindra menyampaikan dukungan atas wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari level gubernur hingga bupati/wali kota, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme tersebut dapat membuka ruang efisiensi anggaran dan proses politik, sekaligus menekan beban biaya bagi para calon.

Sugiono menegaskan partainya berada pada posisi mendukung penerapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Gerindra menilai sistem tersebut berpotensi lebih efisien dibandingkan model pemilihan langsung.

Sugiono menyampaikan, efisiensi dapat terlihat sejak proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, kebutuhan anggaran, hingga ongkos politik.

Ia menyoroti lonjakan dana hibah APBD dalam penyelenggaraan pilkada selama satu dekade terakhir. Pada 2015, alokasi dana hibah pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.

Ia menambahkan, biaya politik bagi calon kepala daerah selama ini juga sangat tinggi sehingga kerap menjadi hambatan bagi tokoh-tokoh yang kompeten.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini juga yang harus kita evaluasi,” tegasnya.

“Kita harus mencari cara agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” sambung Sugiono.

Sugiono menegaskan, aspek efisiensi menjadi alasan kuat Gerindra mendukung skema pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujarnya.

Ia menyatakan mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak menghilangkan dimensi demokrasi, karena anggota legislatif merupakan hasil pilihan rakyat. Selain itu, masyarakat dinilai tetap dapat melakukan pengawasan secara ketat.

“Kalau kita melihat dari sisi akuntabilitas, mekanisme ini cenderung lebih ketat. Jika partai politik ingin tetap bertahan dan hadir di daerah-daerah tersebut, tentu mereka harus mengikuti kehendak konstituennya,” kata Sugiono.

Gerindra juga menilai skema ini berpotensi menekan polarisasi di akar rumput. Oleh karena itu, partai tersebut mendorong pembahasan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh unsur.

Masyarakat disebut tetap harus memiliki akses untuk mengawal aspirasi yang disampaikan oleh perwakilannya di DPRD.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tandasnya.