PAN: Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD Tidak Bawa Beban Janji kepada Sponsor

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai, kepala daerah yang dipilih melalui DPRD bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Menurutnya, kepala daerah yang dipilih melalui DPRD tidak membawa beban keuangan dan janji kepada sponsor atau donornya.

"Dan kita bisa mendapatkan kepala daerah yang kemudian tidak perlu memiliki beban dari sejak awal dia memerintah, apakah itu beban keuangan, beban janji kepada sponsor, donor, dan lain-lain. Jadi kita berharap bahwa ke depannya hal ini akan lebih membaik," ujar Eddy kepada wartawan, dikutip Selasa (30/12/2025).

Eddy mengatakan, hal ini menjadi bagian dari kajian untuk mempertimbangkan Pilkada melalui DPRD, agar dipastikan pemimpin yang dihasilkan berkualitas, berintegritas dan bisa bekerja sesuai amanat rakyat.

"Ini merupakan bagian dari kajian kita. Tujuannya itu. Tujuannya adalah supaya kualitas demokrasi membaik sehingga kita juga mendapatkan kepala-kepala daerah yang betul-betul berkualitas, berintegritas, dan betul-betul bisa bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Partai Gerindra menyampaikan dukungan atas wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari level gubernur hingga bupati/wali kota, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono menilai, mekanisme tersebut dapat membuka ruang efisiensi anggaran dan proses politik, sekaligus menekan beban biaya bagi para calon. Ia pun menegaskan partainya berada pada posisi mendukung penerapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Gerindra menilai sistem tersebut berpotensi lebih efisien dibandingkan model pemilihan langsung. Menurutnya, efisiensi dapat terlihat sejak proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, kebutuhan anggaran, hingga ongkos politik.

Ia pun menyoroti lonjakan dana hibah APBD dalam penyelenggaraan pilkada selama satu dekade terakhir. Pada 2015, alokasi dana hibah pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.