Kaleidoskop 2025: BAM DPR Tampung Aspirasi dari 48 Kelompok Masyarakat, Bahas Honorer hingga Thrifting

BeritaNasional.com - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI yang dibentuk pada Oktober 2024, untuk menampung beragam aspirasi masyarakat untuk dapat diproses di AKD/Komisi terkait. Sama halnya seperti AKD lainnya, BAM DPR terdiri atas 19 anggota dari tujuh fraksi, dengan empat orang wakil ketua dan satu orang ketua.

Dalam melaksanakan kinerjanya, BAM DPR menerima audiensi dari individu, kelompok masyarakat dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Selain itu, BAM DPR juga mendengar aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah. Sepanjang 2025, BAM DPR telah menerima aspirasi dari 48 kelompok masyarakat dengan isu yang beragam, mulai dari ketenagakerjaan hingga isu thrifting atau jual-beli pakaian bekas yang dilarang pemerintah.

Berikut adalah daftar kelompok masyarakat dan isu yang dibahas bersama BAM DPR sepanjang 2025, yang dirangkum BeritaNasional. 

3 Februari 2025
1. BAM DPR RI menerima LSM Aliansi Kelurga Besar Blang Lancang-Rancong (AKBAR) Kota Lhokseumawe
Aspirasi:
1. 542 kepala keluarga (KK) eks Blang Lancang dan Rancong, Lhokseumawe menghadapi masalah dalam proses resettlement akibat pembebasan lahan oleh PT Pertamina (Persero) pada 1974
2. Isu ini telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga (K/L) serta instansi terkait. Namun, masalah ini belum terselesaikan hingga kini
3. LSM AKBAR menyampaikan alternatif penyelesaian masalah resettlement bagi 542 KK warga eks Blang Lancang dan Rencong yakni:

• Aset PT Pertamina seluas 121,9 ha yang berada di Ujung Pacu untuk dikembalikan penguasaannya kepada negara yang selanjutnya digunakan sebagai resettlement warga eks Blang Lancang dan Rancong. PT Pertamina segera melakukan identifikasi dan inventarisasi penguasaan tanah oleh masyarakat di lokasi resettlement seluas 121,9 ha tersebut.
• Terhadap tanah barang milik negara yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina di EK Arun, dapat dilakukan pembelian oleh PT Pertamina dan hasil pembelian
• tersebut digunakan untuk pemberian kompensasi yang layak dan adil kepada masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong. 

2. BAM DPR RI menerima perwakilan pendemo dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia 
Aspirasi:
1. Aliansi honorer menginginkan kepastian dari pemerintah terkait pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi penuh waktu
2. Selain itu, meminta pemerintah mempertimbangkan peraturan presiden untuk pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu
3. Aliansi juga menuntut pemerintah menyetop sementara tes CPNS atau jalur PPPK jika janji yang sebelumnya belum dipenuhi
4. Menuntut kewenangan anggaran kepegawaian kepada pemerintah pusat, karena selama ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai daerah.

5 Februari 2025
3. BAM DPR RI RDPU dengan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) Indonesia
Aspirasi:
1. Perwakilan BDS Indonesia mengharapkan gerakan yang sudah dimulai secara global sejak tahun 2005 dan 2021 ini tidak hanya menjadi aksi masyarakat, namun juga menjadi sarana advokasi yang mampu mendorong perubahan kebijakan negara dalam upaya mendukung perjuangan Palestina
2. BDS Indonesia siap membantu dalam penyusunan, pengumpulan bahan-bahan, serta memberikan masukan yang diperlukan dalam formulasi RUU Boikot dengan semangat untuk terus berjuang melalui jalur diplomasi internasional dan advokasi kebijakan domestik, BDS Indonesia berkomitmen untuk terus mendesak agar kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat Palestina dapat terwujud di Indonesia.

4. BAM DPR RI RDPU dengan Indonesia Zakat Watch (IZW)
Aspirasi:
1. IZW merekomendasikan pendirian Komisi Zakat Indonesia sebagai salah satu langkah reformasi tata kelola zakat dan tata kelembagaan zakat
2. IZW merekomendasikan reformasi tata kelola dan tata kelembagaan zakat melalui pendirian Komisi Zakat Indonesia, nantinya Komisi Zakat Indonesia itu bertindak sebagai koordinator, regulator, dan pengawas. Sementara pihak yang bertindak sebagai operator adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ)
3. Pendirian Komisi Zakat Indonesia itu dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ)
4. IZW menilai terdapat persoalan superioritas Baznas sebagai lembaga negara dalam pengelolaan zakat. Indonesia Zakat Watch memandang kewenangan Baznas yang multi-peran, yakni sebagai auditor, regulator, dan operator berpotensi menyebabkan ketidakadilan di tengah lembaga amil zakat yang lain
5. IZW meminta dukungan dari DPR RI dalam mendorong adanya pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

12 Februari 2025
5. BAM DPR RI RDPU dengan Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)
Aspirasi:
Aliansi Pejuang BPI mengungkapkan kekecewaan atas berkurangnya kuota beasiswa yang awalnya direncanakan sebanyak 2.700 penerima, namun realisasinya hanya sekitar 900 penerima setelah dilakukan perjuangan penambahan. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, kuota beasiswa ini berkisar antara 2.000 hingga 3.000 penerima.

6. BAM DPR RI RDPU dengan Ketua Panitia Konferensi Pemuda
Aspirasi :
Menyampaikan laporan penyerahan Buku Aspirasi Pemuda Indonesia hasil Konferensi Pemuda Nasional Ke-1 serta sosialisasi dan konsultasi rencana kegiatan Indonesia Water Warriors Summit 2025.

19 Februari 2025
7. BAM DPR RI RDPU dengan Jaringan Aliansi Kemanusiaan Internasional (JAKI). 
Aspirasi :
Mendengarkan Aspirasi dari JAKI terkait judi online.

5 Maret 2025
8. BAM DPR RI RDPU dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya (FSP BUMN IRA)
Aspirasi :
Mendengarkan Aspirasi dari FSP BUMN IRA terkait permasalahan hak karyawan dan pensiunan Indofarma Group yang belum dibayar oleh perusahaan.

19 Maret 2025
9. BAM DPR RI RDPU dengan lima Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan REI
10. BAM DPR RI RDPU dengan lima Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan HIMPERRA
11. BAM DPR RI RDPU dengan lima Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan APERSI
12. BAM DPR RI RDPU dengan lima Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan APRUMNAS
13. BAM DPR RI RDPU dengan lima Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan APERNAS JAYA
Aspirasi : 
Mendengarkan aspirasi dari asosiasi perusahaan pengembang perumahan terkait industri perumahan dan pengentasan kemiskinan melalui industri perumahan.

23 April 2025
14. BAM DPR RI RDPU dengan Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol Nasional
Aspirasi : 
Mendengarkan aspirasi dari Koalisi Ojol Nasional terkait ketidakjelasan status pekerjaan dan hubungan kerja kemitraan dengan pihak perusahaan aplikator.

7 Mei 2025
15. BAM DPR RI RDPU dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
Aspirasi :
Mendengarkan Aspirasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) terkait ancaman terhadap independensi profesi dokter anak.

16. BAM DPR RI RDPU dengan Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI)
Aspirasi :
Mendengarkan Aspirasi dari Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI) terkait Penyelesaian permasalahan di Indofarma

2 Juli 2025
17. BAM DPR RI RDPU dengan Pemerintah Desa Sukawangi, kec. Sukamakmur, Kab. Bogor
18. BAM DPR RI RDPU dengan Gunawan Subiyanto.
Aspirasi :
Mendengarkan aspirasi terkait atatus tanah masyarakat yang masuk kawasan hutan.

19. BAM DPR RI RDPU dengan Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya
20. BAM DPR RI RDPU dengan Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan-Pertanahan Riau
21. BAM DPR RI RDPU dengan YLBH Cerdas Bangsa.
Aspirasi :
1. Mendengarkan aspirasi terkait perlindungan hukum dan hak hidup rakyat yang tinggal di desa-desa daerah sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau;
2. Mendengarkan Aspirasi dari masyarakat petani eks transmigrasi UPT II Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi terkait perusakan tanaman masyarakat petani sawit desa.

9 Juli 2025
22. BAM DPR RI RDPU dengan Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS)
Aapirasi : 
Mendengarkan aspirasi dari Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) terkait Draft RUU tentang Ketenagakerjaan

20 Agustus 2025
23. BAM DPR RI RDPU dengan PRESISI LAW FIRM
24. BAM DPR RI RDPU dengan Ny. Nuraini CS
25. BAM DPR RI RDPI dengan Ibu Sri Supartini CS
26. 25. BAM DPR RI RDPI dengan Ibu Muisah (Ahli Waris)
27. 25. BAM DPR RI RDPI dengan H. Hikmat Darmawan.
Aspirasi :
Mendengarkan aspirasi dari Presisi Law Firm dan 4 (empat) kliennya terkait pembayaran ganti rugi jalan tol ruas Pondok Aren-Ulujami dan ruas Tol JORR-2 yang belum dibayarkan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dan Kementerian Pekerjaan Umum RI.

28. BAM DPR RI RDPU dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan
Aspirasi :
Mendengarkan aspirasi dari DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait tanah masyarakat yang masuk dalam 146 desa diklaim Kementerian Kehutanan RI.

27 Agustus 2025
29. BAM DPR RI RDPU dengan Forum Tanah Air (F.T.Α)
Aspirasi :
Mendengarkan aspirasi dari Forum Tanah Air (F.T.A) terkait hasil kajian tentang permasalahan bangsa.

30. BAM DPR RI RDPU dengan Aliansi Dosen PPPK Indonesia
Aspirasi :
Mendengarkan aspirasi dari Aliansi Dosen PPPK Indonesia terkait permasalahan PPPK dosen.

31. RDPU BAM DPR RI  dengan Aliansi Pengemudi Online Bersatu
Aspirasi :
Menyerap aspirasi dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu terkakit tuntutan potongan aplikator 10 persen, jaminan argo, perlindungan jaminan sosial, delegasi tata kelola transportasi online dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan hapus program eksploitatif serta manipulatif.

17 September 2025
32. BAM DPR RI RDPU dengan Wali Kota Sabulussalam
33. BAM DPR RI RDPU dengan operasi Perkebunan Hasil Sawit Bersama
34. BAM DPR RI RDPU dengan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Daerah Khusus Jakarta
Aspirasi :
Mendengarkan Aspirasi dari Wali Kota Sabulussalam, Koperasi Perkebunan Hasil Sawit Bersama dan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Daerah Khusus Jakarta terkait persoalan konflik plasma.

24 September 2025
35. BAM DPR DPR RI RDPU dengan Ketua Umum Lembaga Anti Narkotika (LAN) Pusat
Aspirasi :
Mendengarkan Aspirasi dari Lembaga Anti Narkotika (LAN) Pusat terkait pencekalan salah seorang anggota LAN Provinsi Bali.

36. BAM DPR RI RDPU dengan Ketua DPRD Banjarbaru
37. BAM DPR RI RDPU dengan Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor
38. BAM DPR RI RDPU dengan Perwakilan Masyarakat Warga RW 017 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.
Aspirasi :
Mendengarkan aspirasi terkait penyelesaian konflik agraria.

12 November 2025
39. BAM DPR RI RDPU dengan Aliansi Pinogu Merdeka
Aspirasi :
Menyerap aspirasi dari Aliansi Pinogu Merdeka terkait permasalahan masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Balanggo, provinsi Gorontalo yang Enclave di antara kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

40. BAM DPR RI RDPU dengan Masyarakat Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua 
41. BAM DPR RI RDPU dengan Masyarakat Suku Anak Dalam dan Petani Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi.
Aspirasi :
Menyerap aspirasi dari masyarakat Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua, serta masyarakat Suku Anak Dalam dan petani Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi terkait permasalahan agraria.

19 November 2025
43. BAM DPR RI RDPU dengan Pedagang Thrifting dari Berbagai Daerah
44. BAM DPR RI RDPU dengan Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang.
Aspirasi :
1. Pedagang thrifting dari berbagai daerah terkait permasalahan pakaian thrifting
2. Aliansi Masyarakat Cigudeg-Parung Panjang-Rumpin terkait teguran dan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan.

26 November 2025
45. BAM DPR RI RDPU dengan DPP Asosiasi  Dosen ASN PPPK Indonesia Indonesia (ADAPI)
46. BAM DPR RI RDPU dengan DPP Aliansi Merah Putih
47. BAM DPR RI RDPU dengan Aliansi R3, R3B, R3T, R4 dan Penyandang Disabilitas
Aspirasi:
1. Penyampaian policy brief revisi UU tentang ASN
2. Masalah ASN dan PPPK
3. Pembatalan PPPK Penuh Waktu Tahap I dan II Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4 Desember 2025
48. BAM DPR RDPU dengan Gerakan Serikat Pekerjaan Jawa Timur                                                      
Aspirasi:
Menyerap aspirasi terkait gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur terkait ketenagakerjaan.

Anggota BAM DPR RI Ellen Esther Pelealu menjelaskan, BAM DPR RI yang merupakan AKD baru, dibentuk untuk menjadi saluran resmi aspirasi rakyat. Karena itu, BAM siap mendengar, mencatat, dan menyampaikan aspirasi yang masuk untuk kemudian dibawa ke pimpinan DPR RI maupun komisi-komisi terkait sesuai dengan isu yang dibahas.

“Kami dengan senang hati menerima setiap aspirasi yang disampaikan. Semua masukan ini akan kami teruskan kepada pimpinan DPR RI dan juga komisi mitra terkait untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Legislator Fraksi Partai Demokrat itu dalam RDPU di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Demikian ulasan tentang kinerja BAM DPR RI sepanjang 2025, semoga ada semakin banyak aspirasi masyarakat yang terserap dan direalisasikan.