Partai Nonparlemen Terbelah soal Pilkada Melalui DPRD

BeritaNasional.com - Sikap partai nonparlemen terbelah terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau pilkada tidak langsung. Namun, partai nonparlemen yang menjadi pendukung pemerintah cenderung mendukung wacana pilkada melalui DPRD.

Partai Gelora sedang mengkaji wacana pilkada tidak langsung. Saat ini, arah partai-partai pemerintah, termasuk Partai Gelora, mencari jalan keluar dari ongkos politik yang mahal.

"Karena demokrasi ada pendulumnya. Kadang-kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri, ada ongkosnya. Jadi, kami mencari jalan yang baik, jalan yang pas untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu yang sedang kami pikirkan di koalisi, dan tentunya terbuka diskusinya," ujar Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah, 30 Desember 2025.

Sementara, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung Pilkada melalui DPRD sepanjang baik untuk masyarakat luat. PSI tidak masalah mekanisme pemilihan kepala daerah dengan cara apa pun. Namun, PSI juga akan mengkaji mekanisme pilkada yang terbaik untuk masyarakat.

"Selama itu baik untuk masyarakat luas, kami pasti mendukung," ujar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih mengkaji mengenai wacana pilkada melalui DPRD. PPP bersikap mengacu kepada suara masyarakat terkait sistem pilkada yang diinginkan.

"Setiap kebijakan politik itu kan, kita memang harus juga mengacu kepada realitas bagaimana suara rakyat. Oleh karena itu PPP sekarang masih selalu mendengarkan, merangkul bagaimana suara rakyat," ujar Ketua umum PPP Muhamad Mardiono pada 22 Desember 2025.

Namun, Mardiono mengakui pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan partai parlemen dan nonparlemen terkait pilkada tidak langsung. Termasuk membahas pilgub melalui DPRD atau menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Karena provinsi itu kan menjadi keterwakilan dari pemerintah pusat. Nah, itu mungkin sedang kita bahas apakah daerah provinsi itu nanti juga dipilih oleh DPRD Provinsi atau ya mungkin itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat sebagai keterwakilan untuk di daerah provinsi," kata Mardiono.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menilai Pilkada melalui DPRD perlu dikaji. PKN berpandangan pilkada langsung memakan biaya tinggi dan mudahnya jual beli suara.

"Menurut saya, ini bukanlah ide yang buruk, jika alasannya kembali mundur ke zaman dulu, maka perlu dilihat apakah dengan pemilihan langsung lebih positif atau efektif," ujar Waketum PKB Gerry Habel, 3 Januari 2026.

Perindo Minta Pilkada Langsung Dipertahankan

Partai Perindo dengan tegas menolak wacana pilkada tidak langsung. Wakil Ketua umum Partai Perindo Ferry Kurnia menyatakan pilkada langsung wajib dipertahankan sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan asas desentralisasi otonomi daerah.

"Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat menentukan pemimpinnya secara langsung, yang tentunya lebih demokratis dan transparan," ujarnya pada 17 Desember 2025.

Wacana Pilkada melalui DPRD diawali oleh usulan Partai Golkar yang merupakan sikap dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025.

"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Pada saat HUT Partai Golkar, Bahlil menyampaikan Pilkada melalui DPRD merupakan opsi menekan biaya politik. Sebab Pilkada langsung menghabiskan biaya yang besar.

Sikap Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sebab, pilkada langsung dinilai memakan biaya yang mahal.

Partai ingin ongkos politik yang minimal agar tidak dimenangkan oleh orang yang memiliki modal besar.

"Demokrasi kita pun harus kita cari Jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit," ujarnya saat peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).