KPK Soroti Tingginya Risiko Korupsi Impor Energi saat Gelar Diskusi Bersama Menteri

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan diskusi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta sejumlah wakil menteri terkait rencana pembelian energi dari Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menilai potensi korupsi dalam proses importasi energi berada pada tingkat yang cukup signifikan.

“Ya, tentu kalau kita bicara risiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi risiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (14/1/2026).

Budi menjelaskan diskusi dilakukan sebagai langkah pencegahan awal guna mengantisipasi penyimpangan sebelum skema pembelian energi dijalankan. 

“Kita melakukan langkah mitigasi di awal, melakukan pencegahan supaya tindak pidana korupsi ini tidak perlu terjadi," tuturnya.

"Kita cegah di awal sehingga kita melakukan asesmen terhadap risiko-risiko yang berpotensi muncul dalam proses-proses importasi energi ini,” ungkap Budi.

Sebelumnya, Airlangga juga sempat menyebut pembahasan terfokus pada penilaian risiko dua rancangan Peraturan Presiden yang sedang disiapkan pemerintah imbas tarif resiprokal Amerika Serikat (tarif Trump).

“Kami sedang mempersiapkan perpres dan perpres sudah dievaluasi KPK terkait dengan risk assessment," ujar Airlangga.

"Jadi, masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua perpres,” imbuhnya.

Ia menambahkan dua regulasi tersebut meliputi skema pembelian energi melalui Pertamina serta skema pembelian pesawat Garuda.

“Satu terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina. Yang kedua, terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda,” katanya.

Airlangga menilai risiko yang disampaikan KPK berkaitan dengan tata mekanisme kebijakan. 

“Ya, risikonya mengenai mekanismenya saja,” katanya.